Salam, semoga bermanfaat. By Udhin Prasetya

Kamis, 31 Maret 2011

KERUSUHAN POSO DAN MOROWALI,AKAR PERMASALAHAN DAN JALAN KELUARNYA

AKHIR Oktober lalu, kaum terpelajar asal Poso dan Morowali yang berdiam di
Sulawesi Tengah dan Jawa, khususnya yang menjadi anggota Gereja Kristen Sulawesi
Tengah (GKST), dikejutkan oleh surat pimpinan gereja mereka ke Komisi I DPR-RI.
Melalui surat bernomor MS GKST No. 79/X/2003, tertanggal 28 Oktober 2003, Pjs. MS
GKST, pimpinan gereja terbesar di Sulawesi Tengah itu mengusulkan penetapan
darurat sipil di wilayah Kabupaten Poso dan Kabupaten Morowali. Surat itu
ditandatangani oleh Ketua I Majelis Sinode GKST, Pendeta Arnold R. Tobondo dan
Sekretaris I Majelis Sinode, Lies Sigilipu-Saino.
Sepintas lalu, surat itu menjawab kerinduan masyarakat Poso khususnya, yang
pada tanggal 28 Desember lalu genap memperingati lima tahun pecahnya kerusuhan
sosial yang telah menelan korban sedikitnya empat ribu nyawa. Apalagi selama tahun
2003 saja, insiden-insiden kekerasan tidak berkurang, bahkan sampai tanggal 27
Desember lalu, menurut catatan Kelompok Kerja Resolusi Konflik Poso (Poka RKP)
mencapai 69 insiden, di mana ancaman dan ledakan bom menempati posisi teratas (35
insiden), disusul oleh penembakan dan pembunuhan oleh pelaku-pelaku yang tidak
teridentifikasi (
Tapi di fihak lain, surat pimpinan gereja terbesar di Sulawesi Tengah itu segera
membawa ingatan kaum terpelajar asal Poso dan Morowali akan keadaan di Maluku, di
mana status darurat sipil telah dijadikan justifikasi untuk penambahan penempatan
pasukan TNI dan Polri di wilayah seribu pulau itu. Apalagi karena darurat sipil
hanyalah selangkah menuju darurat militer, seperti di Aceh, di mana militer praktis
berkuasa mutlak, dan kedudukan gubernur berada di bawah kedudukan panglima
militer di sana. Praktis hanya itulah beda darurat militer dengan darurat sipil, di mana
kedudukan penguasa darurat sipil berada di tangan Gubernur, yang umumnya kini
dipegang oleh pejabat sipil.
Selain itu, status darurat sipil, kalau itu diberlakukan di daerah Poso dan
Morowali, dapat membawa sesat berfikir dalam penanggulangan kerusuhan di sana.
Pemberian status darurat sipil seolah-olah merupakan pembenaran bahwa kedua
komunitas agama yang terbesar di Poso dan Morowali, yakni Nasrani dan Muslim,
tidak lagi dapat memecahkan sengketa di antara warga-warga mereka dan hidup
berdampingan secara damai. Padahal, baik akar kerusuhan di Poso dan Morowali,
maupun faktor penyebab di balik berlanjutnya gangguan keamanan di kedua daerah
itu, lebih banyak berada di luar masyarakat itu sendiri, sebagaimana yang akan
diuraikan dalam makalah ini.
Supaya jelas gambaran perkembangan kerusuhan di Poso dan Morowali, saya
akan lebih dulu membeberkan periodisasi konflik di daerah itu. Selanjutnya saya akan
menguraikan akar-akar permasalahan yang mencetuskan dan melanggengkan konflik
di sana, serta fihak-fihak yang sampai sekarang mendapatkan keuntungan dari
pelestarian konflik itu, sebelum mengajukan saran-saran jalan keluar dari kemelut ini.
PERIODISASI KONFLIK DI DAERAH POSO-MOROWALI:
Gangguan keamanan di wilayah yang di akhir 1998 masih termasuk satu
kabupaten (Poso) ini, sesungguhnya harus dibagi dalam tiga periode, yang ditandai
oleh jenis gangguan keamanan yang tidak seluruhnya sama. Periode pertama, antara
pecahnya kerusuhan di kota Poso tanggal 28 Desember 1998 s/d ‘gencatan senjata’
melalui pertemuan di Malino, Sulawesi Selatan, tanggal 20 Desember 2001. Periode
kedua adalah periode pasca Pertemuan Malino s/d gelombang penyerangan terhadap
Desa Beteleme di Kabupaten Morowali dan tiga desa di Kecamatan Poso Pesisir,
Kabupaten Poso antara tanggal 10 dan 12 Oktober 2003. Sedangkan periode ketiga,
pasca penyerangan terhadap Desa Beteleme sampai saat makalah ini ditulis.
Periode I: 25-28 Desember 1998 s/d Pertemuan Malino, 20- 21 Desember 2001:
Konflik antar komunitas ini sering diberi label sederhana, yakni “konflik
agama”, dengan mengacu pada satu karakteristik dari komunitas-komunitas yang
bertikai. Memang, pada awalnya konflik ini tercetus oleh perkelahian di antara dua
orang pemuda yang berbeda agama, kemudian berkembang menjadi perkelahian di
antara komunitas kampung-kampung Muslim dan Kristen, di mana selama gelombang
kerusuhan pertama (Desember 1998) dan kedua (April 1998), terutama kelurahankelurahan
Kristen di kota Poso menjadi sasaran penjarahan dan pembakaran, dibarengi
dengan gelombang pengungsian penduduk Kristen dari kota Poso ke kota-kota Tentena
(di Kabupaten Poso sebelah selatan), Palu, dan Bitung serta Manado (Sulawesi Utara).
Dalam saling menyerang antara komunitas Kristen dan Muslim di kota Poso itu,
masing-masing fihak didukung oleh massa seiman dari luar kota Poso. Komunitas
Muslim dibantu oleh orang-orang Tojo dari daerah Ampana (sebelah timur kota Poso;
sekarang jadi ibukota Kabupaten Tojo Una-una) dan Parigi (Kabupaten Parigo
Moutong, sebelah barat kabupaten Poso). Sementara komunitas Kristen dibantu oleh
orang-orang Lage dari Desa-Desa Sepe dan Silanca di Kecamatan Lage (sebelah
tenggara kota Poso).
Selanjutnya, sejak bulan Mei 2000 mulai berlangsung serangan-serangan balasan
dari milisi Kristen yang terbentuk dari kalangan pengungsi Kristen di Tentena, yang
terutama dipimpin oleh tokoh-tokoh yang berasal dari kelompok Ondae di Kecamatan
Pamona Timur. Kelompok sub-etnis Pamona ini adalah yang paling akhir memeluk
agama Kristen, dan masih punya budaya perang – dan mengayau – yang baru satu
generasi tertekan ke bawah permukaan.
Serangan balasan milisi pimpinan tokoh-tokoh masyarakat Ondae ini dibantu
oleh relawan dari Lembah Napu (Kecamatan Lore Utara), yang tersinggung oleh
pelanggaran adat yang dilakukan oleh orang-orang Parigi yang melintasi wilayahblow up oleh sejumlah media Islamdeployment lasykar-lasykar mujahidin dari Jawa,
mujahidin
Kabupaten Poso asal Sulawesi Selatan.
Kebebasan bergerak berbagai kelompok
kemudian diidentifikasi sebagai Jamaah Islamiah -- dijamin sepenuhnya oleh sejumlah
pejabat pemerintah di Palu (provinsi) dan Poso (kabupaten). Sebelumnya telah beredar
petunjuk-petunjuk perakitan senjata api di antara kedua komunitas agama di sana, yang
serta merta menumbuhkan industri perakitan senjata di kedua komunitas. Hal ini
dibarengi penyebaran amunisi ke kedua komunitas yang berasal dari sumber utama
senjata dan amunisi Angkatan Darat, yakni PT Pindad. Namun dukungan yang lebih
terbuka, yang sesungguhnya sudah dirintis oleh sejumlah perwira polisi dan tentara
sejak pertengahan 2000, lebih banyak dinikmati oleh milisi Muslim, yang walaupun
sangat majemuk dan penuh persaingan satu sama lain, seringkali hanya diberi satu
label, yakni Lasykar Jihad.
Maka sempurnalah eskalasi konflik di antara kedua komunitas menjadi konflik
bersenjata api, di mana komunitas Muslim berada di atas angin. Ini terbukti dari
kehebatan serangan kilat ke lima desa di Kecamatan Poso Pesisir tanggal 27 s/d 29
November 2001, di mana serangan milisi Muslim mendapat dukungan sejumlah
kendaraan dan alat-alat berat milik dinas-dinas di lingkungan Pemerintah Daerah Poso.
Peristriwa ini yang kemudian mengundang tekanan internasional, yang akhirnya
mendorong Menko Kesra Yusuf Kalla memprakarsai pertemuan di kota dingin, Malino,
19-20 Desember 2001.
Memang, pertemuan di kota dingin itu berhasil memaksakan semacam
“gencatan senjata” di antara kedua komunitas yang bertikai. Namun pertemuan itu juga
melanggengkan ‘sesat fikir’ dalam melihat akar permasalahan konflik itu. Sebab yang
Periode II: pasca Deklarasi Malino s/d penyerangan terhadap empat desa Kristen di
Morowali dan Poso:
Sementara sepuluh butir kesepakatan Deklarasi Malino mulai disosialisasikan,
gangguan keamanan di Kabupaten Poso dan Morowali, yang telah dimekarkan dari
kabupaten induknya, mulai berubah bentuk. Baku serang di antara kedua komunitas
praktis sudah tidak terjadi, dan gangguan keamanan berubah bentuk menjadi teror dari
‘kelompok-kelompok yang tidak teridentifikasi’ terhadap rakyat di kedua kabupaten
itu. Dari silih bergantinya sasaran teror tersebut, tampaknya teror itu bertujuan untuk
Periode III: Medio Oktober 2003 sampai sekarang:
Spiral kekerasan tercetus kembali dengan serangan ‘pasukan terlatih bersenjata’
– meminjam istilah rekan saya, Arianto Sangaji – ke Desa Beteleme di Kabupaten
Morowali, tanggal 10 Oktober 2003, yang disusul dengan serangan ke tiga desa di
Kecamatan Poso Pesisir, dua hari berikutnya.
Operasi keamanan gabungan TNI dan Polri yang segera dilansir setelah
penyerangan beruntun di Morowali dan Poso itu mendapat sorotan media nasional dan
internasional, mengungkapkan bahwa para aktor di lapangan kebanyakan adalah
aktivis-aktivis Muslim yang berasal dari daerah Poso, Ampana, dan Morowali sendiri.
Celakanya, penyidikan lebih jauh tentang siapa yang mengorganisir mereka,
menemukan jalan buntu dengan terbunuhnya tokoh yang dianggap pemimpin
penyerangan ke Beteleme, yakni Muhamadong alias Madong.
Akibat kecerobohan aparat keamanan gabungan itu, bukan hanya Madong yang
tertembak mati, melainkan juga sejumlah aktivis Muslim lain yang berasal dari Poso,
Ampana dan Poso Pesisir. Kecerobohan itu dampaknya bagaikan menyiram bensin ke
api. Bagaikan mengelu-elukan para pejuang
Muslim yang ditembak mati oleh aparat menjadi ajang mobiliasi semangat jihad
baru, tidak hanya jihad melawan komunitas Kristen tapi juga jihad terhadap aparat
Polri. Memang, pada saat arak-arakan keliling kota Poso mengantar jenazah Aswan,
salah seorang di antara enam tersangka penyerang Desa Beteleme, beredar selebaran
berisi lima butir imbauan berjihad. Begitu pula, setelah Hamid tertembak oleh Brimob di
Poso Pesisir, jenazahnya juga diarak oleh massa Muslim sebelum dikuburkan di
pekuburan Muslim di Kelurahan Lawanga di kota Poso (
2003;
Dalam suasana panas beginilah, Bendahara Majelis Sinode GKST, Oranye
Tadjodja (58), dibunuh setelah disiksa di bangunan bekas Hotel Kartika di tepi Jalan
Raya Trans Sulawesi di Kelurahan Kayamanya pada hari Sabtu siang, 15 November
2003. Ketua DPC Partai Damai Sejahtera (PDS) Kabupaten Poso itu dibunuh bersama
Yohannes (“Butje”) Tadjodja, keponakan yang juga jadi sopirnya waktu itu, yang
lehernya hampir putus ditebas. Nampaknya untuk mengalihkan jejak, kelompok
pembunuhnya melarikan mobil Toyota Kijang DN 440 E milik almarhum bersama
jenazah kedua korban ke Kecamatan Poso Pesisir dan meninggalkannya di lembah
Sungai Puna. Dengan demikian, bisa timbul kesan bahwa tokoh Kristen itu dibunuh
oleh massa Muslim di Poso Pesisir yang sedang marah akibat ditembaknya seorangRKP News, 16 Nov. 2003; Suara Pembaruan, Bernas & Manado Post, 17 Nov. 2003;RKP News, 16 Nov. 2003; Radar16 Nov. 2003; Suara Pembaruan, Kedaulatan Rakyat, Komentar & Manado Post, 17
(a). Faktor-faktor lokal:
a.1. Marjinalisasi terbalik:
Proses marjinalisasi terbalik antara penduduk kota Poso dan penduduk
pedalaman Kabupaten Poso, yang memperlebar jurang sosial antara penduduk asli dan
pendatang. Maksud saya, di pedalaman Poso tiga suku penduduk asli yang mayoritas
beragama Kristen – yakni Lore, Pamona, dan Mori – mengalami marjinalisasi di bidang
ekonomi, politik, dan budaya, sehingga dibandingkan dengan para pendatang, mereka
ini merasa tidak lagi menjadi tuan di tanahnya sendiri. Tapi sebaliknya, di kota Poso –
di lokasi di mana kerusuhan meletus dan perusakan paling parah terjadi – adalah para
turunan pendatang dari Gorontalolah yang paling mengalami marjinalisasi
dibandingkan dengan penduduk asli yang bermukim di kota Poso, sebelum kerusuhan
1998-2000.
a.1.1. Marjinalisasi penduduk asli beragama Kristen di pedalaman Kabupaten Poso:
Mari saya jelaskan dulu proses marjinalisasi yang dialami oleh ketiga suku
penduduk asli yang beragama Kristen di pedalaman Kabupaten Poso. Pertama-tama,
marjinalisasi ekonomi mereka alami, sebagian juga karena strategi penginjilan oleh para
misionaris Belanda, yang kemudian diteruskan oleh GKST, yang tidak menumbuhkanambtenaar), baik pegawai pemerintah maupun pegawaipadungku, pesta syukur sesudah panen, masih berlaku.
kelas menengah yang mampu berwiraswasta dan bersaing dengan para pendatang.
Strategi pendidikan Zending dan kemudian GKST lebih mengfasilitasi transformasi
profesi dari petani ke pegawai (
gereja. Ini sangat berbeda dengan strategi penginjilan di Tana Toraja dan Minahasa, di
mana sudah muncul banyak pengusaha tangguh berkaliber nasional.
Agama baru yang disebarkan oleh para misionaris itu, seperti di banyak tempat
di Nusantara, juga mengakibatkan desakralisasi alam dan pelunturan hak ulayat. Ini
pada mulanya lebih berlaku di tanah-tanah yang ditanami tanaman perdagangan,
seperti cengkeh, sementara di daerah yang ditanami padi berbagai upacara yang
berakar di agama suku, misalnya
Tapi lama kelamaan, hak ulayat sudah mulai meluntur juga di daerah pertanian padi.
Transformasi sosial-ekonomi yang mula-mula berjalan perlahan kemudian
dipacu akibat pembangunan Jalan Raya Trans-Sulawesi, yang memicu arus migrasi
besar-besaran dari Sulawesi Selatan ke Sulawesi Tengah. Arus migran Bugis, Makassar,
Mandar, Luwu, dan Toraja semakin memacu peralihan penguasaan tanah dari
penduduk asli ke pendatang.
Permintaan tanah oleh pendatang kemudian bersinerji dengan penjualan tanah
oleh penduduk asli untuk membiayai pendidikan anak-anak mereka, dan selesai dari
pendidikan tertier, tanah dijual lagi untuk membiayai sogokan untuk menjadi pegawai
negeri, yang di daerah Palopo dan Palu sudah naik dari Rp 15 juta s/d Rp 25 juta, untuk
pos-pos yang tidak terlalu basah di bidang pendidikan. Bayangkan berapa lagi yang
harus dibayar untuk menjadi pegawai dinas-dinas yang lebih basah, seperti PU, Dinas
Pendapatan Daerah, Bank Pembangunan Daerah, dan lain-lain.
Sementara marjinalisasi ekonomi penduduk asli beragama Kristen berjalan,
muncul juga marjinalisasi di bidang politik. Kemunculan tokoh-tokoh penduduk asli
Kristen di bidang politik banyak terhambat oleh rivalitas di antara ketiga kelompok
etno-linguistik itu (Pamona, Mori, dan Lore), dan tidak kalah hebatnya, di antara anakanak
suku Pamona sendiri.
Sementara itu, muncullah generasi muda beragama Islam yang juga sudah
berpendidikan tertier, baik yang berasal dari masyarakat turunan Gorontalo dan Jawa di
kota Poso, maupun dari suku-suku asli yang dominan Muslim, seperti Tojo dan
Bungku. Mereka juga mulai menuntut lebih banyak posisi di bidang pemerintahan, dan
untuk mencapai tujuan mereka, mulai lebih banyak berkiprah di berbagai partai, ormas,
dan organisasi lain yang dapat memberikan paspor ke pusat kekuasaan, seperti ICMI,
Golkar, dan untuk sementara waktu, Partai Daulat Rakyat (PDR), yang dibentuk oleh
para pendukung Menteri Koperasi & UKM, Adi Sasono. Kompetisi yang semakin tajam
ini tampaknya kurang diantisipasi oleh generasi muda terpelajar yang beragama
Kristen.
Mereka sudah jatuh, ditimpa tangga. Setelah mengalami marjinalisasi di bidang
ekonomi dan politik itu, penduduk asli yang mayoritas beragama Kristen mulai
mengalami marjinalisasi di bidang budaya, terutama di tahun-tahun menjelang
pecahnya konflik Poso. Ada beberapa faktor yang mendorong marjinalisasi itu, seperti
sejumlah larangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), yakni larangan bagi orang Islamdai
utusan Pesantren Hidayatullah, Kaltim, sampai ke desa-desa, khususnya di Kecamatan
Tojo dan Poso Pesisir.
Marjinalisasi kultural terhadap penduduk asli yang beragama Kristen semakin
memuncak setelah para
di kota Poso. Lasykar-lasykar penganut aliran Wahabi dari Arab Saudi memaksa semua
perempuan mengenakan
pergaulan Poso, di tempat-tempat publik, melarang peredaran minuman beralkohol,
termasuk
yang dipengaruhi logat Manado di tempat-tempat umum.
mujahidin dari berbagai lasykar menguasai roda pemerintahanjilbab di luar rumah. Mereka juga melarang modero, tarisaguer (nira pohon aren), sampai-sampai melarang penggunaan logat Poso
a.1.2. Marjinalisasi dan radikalisasi migran Muslim di kota Poso:
Sebelum menggambarkan proses marjinalisasi dan sekaligus radikalisasi
masyarakat migran Muslim di kota Poso, kita perlu lebih dulu mengenal keragaman
etnik penduduk kota Poso, serta pelapisan sosial yang ada sebelum kerusuhan 1998.
Keragaman etnik penduduk kota Poso, merupakan suatu keadaan yang sejak awal
ditolerir oleh Raja Talasa Tua (
sang raja dalam maklumatnya yang dibacakan di kantor raja Poso di kota Poso, tanggal
11 Mei 1947, jam 10 pagi:
Laut/Teluk Tomini tidak ada pagarnya
Laut/Teluk Tomini tidak ada pagarnya
Hai kamu orang Arab
Hai kamu orang Tionghoa
Hai kamu orang Jawa
Hai kamu orang Manado
Hai kamu orang Gorontalo
Hai kamu orang Parigi
Hai kamu orang Kaili
Hai kamu orang Tojo
Hai kamu orang Ampana
Hai kamu orang Bungku
Hai kamu orang Bugis – orang Wotu
Hai kamu orang Makassar
Jika kamu tidak menaati perintahku kamu boleh pulang baik-baik ke kampung
halamanmu karena Tana Poso tidak boleh dikotori dengan darah
(Damanik 2003: 41).
Sementara itu, dari sudut sosial-ekonomi, masyarakat kota Poso dapat dibagi
dalam tiga kelas, yakni (a) kelas bawah lama; (b) kelas menengah lama; (c) kelas atas
lama. Kelas bawah lama terutama terdiri dari keturunan para migran Gorontalo yang
mayoritasnya bermukim di Kelurahan-Kelurahan Lawanga, Bonesompe, dan
Kayamanya. Profesi mereka kebanyakan adalah nelayan dan buruh pelabuhan, yang
mengalami marjinalisasi karena pergantian kekuasaan politik nasional tahun 1965-1966
dan agak lama kemudian, pembangunan Jalan Trans-Sulawesi. Kelas menengah lama
terutama terdiri dari komunitas-komunitas asli Poso, Mori, dan Minahasa, yang
kebanyakan terdiri dari para birokrat yang masih tetap juga berkebun di tanah-tanah
mereka di seputar pemukiman mereka. Sedangkan kelas atas lama terdiri dari kaum
usahawan berdarah Arab dan Tionghoa.
Sebelum munculnya rezim Orde Baru, buruh pelabuhan terhimpun dalam tiga
organisasi. Pertama, Serikat Buruh Pengusahaan Pelabuhan (SBPP) yang bernaung di
bawah SOBSI, yang pada gilirannya bernaung di bawah Partai Komunis Indonesia.
Kedua, organisasi buruh yang bernaung di bawah PNI, dan ketiga, organisasi buruh
yang bernaung di bawah Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII).
Akibat Surat Perintah 11 Maret 1966, SBPP dibubarkan, dan para anggotanya
dikenakan wajib lapor setiap hari Senin di kantor Kodim 1307 Poso. Selanjutnya, setelah
gerakan organisasi-organisasi massa binaan Angkatan Darat melanjutkan agitasinya
untuk menggulingkan pemerintah Soekarno yang berbasis di PNI, organisasi buruh
berideologi nasionalis pun dibubarkan. Tinggallah organisasi buruh pelabuhan di
bawah PSII, yang dipimpin oleh Yahya Mangun, seorang migran asal Gorontalo yang
bermukim di Kelurahan Lawanga. Organisasi itu kemudian memegang hegemoni
kekuasaan dalam pengorganisasian buruh di kota Poso, dan menjadi tulang punggung
Muhammadiyah cabang Poso serta organisasi-organisasi Muslim militan yang muncul
ke permukaan sesudah gelombang pertama kerusuhan Poso.
Antara bulan Maret-April 1966, meletuslah peristiwa pertama yang mengarah
pada radikalisasi kelompok Muslim kota Poso, yang juga merupakan awal aliansi
militer dengan kelompok Islam radikal di kota Poso. Komandan Kodim 1307 Poso
waktu itu, Letkol Sutikno Slamet, berusaha menggulingkan Bupati B.J. Sallata (1962-
1967). Alasannya, Bupati yang berasal dari PNI itu merupakan unsur Orde Lama, bukan
orang asli Poso (Sallata orang Toraja), dan beragama Kristen. Untuk itu sang Dandim
berkampanye melalui forum Panca Tunggal yang beranggotakan Dandim, Kapolres,
Ketua Pengadilan Negeri, Kepala Kejaksaan Negeri, dan Bupati sendiri mendapat
dukungan dari Kapolres Poso, AKBP Raden Bey.
Di luar forum Panca Tunggal, kampanye penggulingan Bupati Sallata mendapat
dukungan dari Yahya Mangun, tokoh buruh PSII, dan seorang tokoh Muslim, Ali
Adam, Direktur SGA Negeri Poso. Tetapi usaha penggulingan sang bupati secara legal
susah, sebab DPRD-GR Kabupaten Poso waktu itu didominasi oleh PNI, dan diketuai
oleh seorang politikus asal Pamona yang beragama Kristen, J. Santoyu. Makanya,
karena sudah tidak sabar, Dandim mengerahkan pasukannya untuk mengepung kantor
DPRD-GR Poso, untuk memaksa para wakil rakyat mencabut dukungan mereka pada
Sallata. Sebelumnya, kantor dan rumah Bupati Sallata sudah dikepung juga oleh
personil militer Kodim Poso.ex officio menjabat sebagai
Usaha kudeta itu gagal, karena anggota BPH Bidang Ekonomi yang juga seorang
kader PNI, H. Usman Sondeng, berhasil lolos dari kepungan militer, dan melaporkan
tindakan sang Dandim ke atasannya di Palu. Dalam waktu singkat, Sutikno Slamet serta
Raden Bey dicopot dari posisi mereka masing-masing sebagai Dandim dan Kapolres,
dan diperiksa oleh atasan mereka masing-masing. Sementara itu, para anggota Panca
Tunggal diganti semua, kecuali sang Bupati, yang diberi kesempatan menyelesaikan
masa jabatannya sampai tahun 1968 tanpa halangan. Begitu tutur Usman Sondeng yang
kini anggota DPRD Sulawesi Tengah dari fraksi PDI Perjuangan, kepada penulis di
Palu, akhir Desember lalu.
Sesungguhnya, menurut Sondeng, motif utama usaha perebutan kekuasaan
militer yang beraliansi dengan kelompok Muslim ekstrim di kota Poso adalah perebutan
hegemoni perdagangan kopra. Waktu itu, Bupati Poso secara
ketua Pusat Koperasi Kopra (PKK), yang berhak membagi-bagi jatah ekspor kopra
kepada berbagai organisasi ekonomi dan politik di Kabupaten Poso. Sang Dandim tidak
puas dengan jatah ekspor kopra yang diberikan kepada Kodim Poso, dan ingin
mendapatkan jatah yang lebih besar. Maklumlah, kopra merupakan komoditi yang
sangat menguntungkan waktu itu. Terbukti bahwa kegiatan pemerintahan Kabupaten
Poso hampir sepenuhnya dibiayai dari hasil ekspor kopra.
Sementara itu, proses marjinalisasi kelas bawah kota Poso terus berlangsung.
Anak-anak buruh pelabuhan yang orangtuanya terlibat dalam ormas buruh yang
berafiliasi ke SOBSI, jadi korban kebijakan ‘litsus’ (penelitian khusus bersih lingkungan)
di masa kekuasaan Menko Polkam Admiral Sudomo. Walaupun mereka punya ijazah
SLTA atau bahkan Sarjana, mereka tidak dapat melamar pekerjaan di lingkungan
pemerintahan. Banyak di antara mereka kemudian berpaling ke laut, menjadi nelayan.
Akhirnya, kelas bawah kota Poso itu sudah jatuh ditimpa tangga pula.
Pembangunan Jalan Raya Trans-Sulawesi semakin mempersempit lapangan kerja
mereka. Kalau dulu setiap hari ada kapal yang berlabuh dan membongkar muat barang
dan penumpang di pelabuhan Poso, setelah jalan lintas Sulawesi itu terbangun,
sekarang praktis hanya ada sebuah kapal yang bersandar di pelabuhan itu setiap bulan.
Sementara itu, bandara Kasiguncu dekat kota Poso sudah lebih dulu mati, setelah
penerbangan pesawat perintis Merpati dan MAF berhenti menghubungkan kota-kota
Tentena dan Poso dengan Lembah-Lembah Pegunungan Takolekaju dan kota Palu (lihat
Aditjondro 2003: xxi-xxii).
Proses marjinalisasi kelas bawah itu, dibarengi dengan proses radikalisasi
komunitas Muslim di kota Poso. Migrasi orang Gorontalo dari Utara dan orang-orang
Bugis, Makassar, Luwu dan Mandar dari Selatan semakin memperkuat posisi
Muhammadiyah di kota Poso. Salah satu kiprah organisasi massa Islam itu adalah
pesantren Walisongo di Km 9 sebelah selatan kota Poso, yang didirikan oleh Ali Adam,
tokoh Muslim Poso yang pernah berkolaborasi dengan Dandim Poso dalam kudeta
gagal tahun 1966.
Pertumbuhan kelompok radikal Muslim di antara para migran asal Gorontalo
dan Sulawesi Selatan agak tertekan ke bawah permukaan selama masa pemerintahan
bupati-bupati Poso yang berlatarbelakang militer, yakni Kol. RPMH Koeswandi (1973-
a.2. Melebarnya jurang kaya-miskin yang tumpang-tindih dengan komunitas agama
dan etnis:
Sesungguhnya, komunitas asli Poso yang mayoritas Kristen juga punya andil
dalam mempertajam hubungan antar komunitas di kota Poso. Sejumlah pejabat yang
beragama Kristen, yang mulai direkrut oleh Bupati Koeswandi, merintis praktek
korupsi dana-dana publik di kabupaten itu. Sebagai contoh dapat disebutkan peranan J.
a.3. Oposisi rakyat + PDI versus demo preman pro-rezim:
Di masa jabatan Arief Patanga, arena politik di Poso ditandai dengan
meningkatnya peranan Cabang Partai Demokrasi Indonesia (PDI) setempat sebagai
partai oposisi yang mendukung perlawanan rakyat di basis-basis ekonomi yang
dirambah oleh proyek-proyek pembangunan yang direstui oleh pemerintah Kabupaten
Poso, sejak pertengahan 1990-an. Meningkatnya gerakan oposisi itu direspons oleh Arief
Patanga dengan memobilisasi preman-preman untuk berdemonstrasi mendukung
rezimnya dan menentang opoisi PDI. Kebetulan, pendukung PDI kebanyakan berasal
dari kelompok etnis Minahasa dan suku-suku asli yang mayoritas beragama Kristen,
yakni Pamona dan Mori. Sedangkan preman-preman yang dikerahkan untuk
menghadapi oposisi rakyat setempat, kebanyakan berasal dari anakbuah kroni-kroni
Bupati yang berasal dari suku Bugis dan Makassar.
a.4. Pelestarian kepentingan oligarki Arief Patanga:
Pelestarian kepentingan oligarki Arief Patanga, Bupati Poso dari tahun 1989 s/d
1999, sesungguhnya merupakan faktor yang paling dominan di balik meletusnya
kerusuhan Poso gelombang pertama (Desember 1998) dan kedua (April 2000). Seperti
yang telah disinggung di atas, korupsi telah sangat merasuk dalam pemerintahan
daerah di Kabupaten Poso, dirintis oleh pejabat-pejabat asli yang beragama Kristen.
Tapi di bawah Arief Patanga, korupsi itu mencapai puncaknya. Mengikuti jejak
Soeharto di Jakarta dan Gubernur Azis Lamadjido di Palu, Patanga juga menerapkan
nepotisme dalam birokrasi Kabupaten Poso. Isterinya, Ny. Rahmah Patanga-Malewa
diangkatnya menjadi Kepala Bagian Kepegawaian dan seorang adiknya, Agfar Patanga,
diangkatnya menjadi Kepala Bagian Pembangunan. Dibantu oleh dua orang kunci di
birokrasi Poso, banyak proyek-proyek pembangunan di Kabupaten Poso – yang waktu
itu masih mencakup Kabupaten Morowali sekarang – jatuh ke tangan pemborongpemborong
yang masih termasuk marga Patanga atau Malewa (Aditjondro 2003: xxviiixxix).
Untuk menutupi jaringan korupsinya, lapis kedua pemborongan proyek-proyek
PU dibagi-bagikan oleh sang adik, Agfar Patanga, kepada kroni-kroni yang dapat diajak
berlindung di balik selubung ICMI Poso yang diketuai oleh sang bupati sendiri. Kronikroni
itu, yang kebanyakan berasal dari Sulawesi Selatan dan belum satu generasi
bertempat tinggal di Poso, kemudian juga kecipratan dana Kredit Usaha Tani (KUT)cabal) Arief Patanga juga meliputi segelintir anggota DPRD
yang lebih banyak dipakai untuk kampanye kepresidenan Adi Sasono, Menteri
Koperasi & UKM di bawah Presiden Habibie, dengan menggunakan kendaraan Partai
Daulat Rakyat (PDR).
Jejaring korupsi (
Kabupaten Poso dan Provinsi Sulawesi Tengah, yang kemudian ikut memicu kerusuhan
Poso gelombang pertama dan kedua. Ikut menggenapi jejaring korupsi itu adalah
seorang pengusaha keturunan Tionghoa, Steven Lianto, dan seorang pengusaha
keturunan Arab yang sudah bermukim di Jakarta, Hasan Nazer, yang memasok
komponen senjata SS1 ke PT Pindad, pabrik senjata milik Angkatan Darat. Kebetulan
ibu Hasan juga berasal dari marga Malewa, sama seperti marga isteri Arief Patanga
(Aditjondro 2003: xxix-xxxii; wawancara dengan Hasan Nazer di Jakarta; sumbersumber
lain).
Nah, ketika tiba giliran Patanga untuk mengorbitkan calon pengganti Sekwilda
dan Bupati, ia selalu mengajukan calon-calon yang beragama Islam. Ini bertentangan
dengan apa yang sudah jadi konsensus tidak tertulis di Kabupaten Poso, yakni bahwa
untuk menghormati keragaman agama di daerah itu, jabatan bupati selalu dirotasi
antara tokoh Kristen dan Islam. Apalagi Sekwilda Kabupaten Poso, Yahya Patiro,
seorang birokrat beragama Kristen dan asli Poso, sudah didrop oleh Gubernur Azis
Lamadjido ketika menyetujui pengangkatan Arief Patanga sebagai bupati, agar
dipersiapkan untuk menjadi bupati Poso berikutnya.
Dalam situasi ketegangan politik itulah meletus kerusuhan pertama antara
tanggal 24 s/d 28 Desember 1998. Selama kerusuhan itu beredar selebaran gelap yang
menuduh sejumlah tokoh Kristen berusaha melakukan kudeta terhadap Bupati Arief
Patanga. Setelah diselidiki oleh Laboratorium Forensik Polri di Makassar, ternyata
selebaran itu ditulis tangan oleh Agfar Patanga, adik sang bupati.
Selebaran itu adalah hasil pertemuan kelompok Agfar Patanga dan sahabatsahabatnya,
yang berapat di rumah jabatan Bupati Patanga pada tanggal 22 Desember
1998. Hadir dalam pertemuan itu Agfar Patanga sendiri serta sejumlah tokoh Muslim
asal Gorontalo dan Sulawesi Selatan, yakni Adnan Arsal, Hasan Lasiata, Nani Lamusu,
Maro Tompo, Daeng Raja, Mandor Pahe, Atmajaya Marjun, dan Mukhtar Lapangasa.
Kelompok ini kemudian mengformalkan dirinya menjadi Forum Silaturahmi &
Perjuangan Umat Islam (FSPUI) yang kemudian berganti nama menjadi Forum Pembela
Umat Islam (FPUI) yang dipimpin oleh Adnan Arsal sebagai ketua dan Hasan Lasiata
sebagai sekretaris. Tanggal 24 Desember 1998, selebaran itu sudah siap untuk
diedarkan. Tinggal menunggu momen politik yang tepat, yang diciptakan dengan
memanipulasi perkelahian yang lumrah di antara dua orang pemuda yang kebetulan
berbeda agama, menjadi peristiwa pelecehan umat Islam yang dipicu oleh minuman
keras.
Gara-gara selebarannya, Agfar Patanga diperiksa oleh polisi, di tengah-tengah
iklim politik di kota Poso yang makin memanas akibat intimidasi kelompok
pendukungnya yang mengancam akan membuat kerusuhan lagi apabila Agfar tidak
dibebaskan. Keadaan tidak menentu itu berjalan terus sepanjang tahun 1999, selamadeal dengan bupati sebelumnya, sebab ia tetapMorowali Pos, tanggal 25 April 2000 (Damanik 2003: 25-29).
jabatan Bupati untuk sementara diisi oleh seorang tentara, Haryono, yang sebelumnya
adalah Wakil Gubernur Sulawesi Tengah dan juga eks Danrem 132/Tadulako.
Pemilihan Bupati yang definitif baru terlaksana tanggal 30 Oktober 1999, di
mana Bupati Poso sekarang, Abdul Muin Pusadan, aktivis Golkar yang sebelumnya PR
III Universitas Tadulako, ‘terpilih’ dengan suara terbanyak tapi juga dengan sogokan
tertinggi kepada para anggota DPRD Kabupaten Poso, yakni Rp 20 juta seorang. Orang
ini ternyata juga sudah membuat
mengikutsertakan Agfar Patanga dalam jajaran birokrasi Pemda Poso sebagai Kepala
Bidang Sosial Budaya Bappeda Kabupaten Poso. Baru sesudah Pengadilan Negeri Poso
menjatuhkan hukuman enam bulan penjara kepada Agfar pada tanggal 20 November
2000, Bupati Muin Pusadan membebastugaskan Agfar Patanga dari jabatannya. Tapi
demi perimbangan, rupanya, seorang pejabat yang beragama Kristen juga
dibebastugaskan dari jabatannya sebagai Kepala Kecamatan Lage, tanpa alasan yang
jelas (Damanik 2003: 12-21; sumber-sumber lain).
Celakanya, di bawah kepemimpinan Muin Pusadan, kerusuhan Poso gelombang
kedua meletus pada tanggal 17-21 April 2000. Kerusuhan ini meletus pada saat proses
pengadilan terhadap Agfar Patanga masih sedang berjalan, dan pada saat proses
pemeriksaan terhadap para manipulator dana KUT sedang dijalankan oleh Kapolres
Poso, Letkol (Pol) Deddy Woeryantono. Meninggalnya tiga orang demonstran akibat
tembakan peluru tajam Brimob yang dikerahkan untuk mencegah massa membakar
gereja GKST terbesar kedua di kota Poso kemudian digunakan sebagai alat propaganda
untuk menuntut pencopotan Kapolres yang tegas itu, selain menuntut penarikan
Brimob dari kota Poso. Walhasil, Deddy Woerjantono ditarik ke Jakarta, Agfar Patanga
sementara itu sudah dikenakan tahanan luar, dan pemeriksaan manipulasi dana KUT
terbengkalai (Tengko t.t.; Aditjondro 2003: xxxiv-xxxv).
Patut juga dicatat, bahwa seperti kerusuhan gelombang pertama, kerusuhan
gelombang kedua ini juga tidak terlepas dari persiapan yang dibuat oleh tokoh-tokoh
yang tergabung dalam FSPUI. Sebab pada hari Jumat, 14 April 2000, sesudah salat
Jumat, diadakan pertemuan di Mesjid Agung Baiturahman Poso yang dipimpin
langsung oleh Adnan Arsal dan Hasan Lasiata. Hadir juga dalam pertemuan itu Maro
Tompo, Daeng Raja, Mandor Pahe, Kasmad Lamuka, Mukhtar Lapangasa, Yusup
Dumo, Ahmad Laparigi, dan sejumlah anggota RISMA Baiturahman.
Dalam pertemuan itu disepakati untuk membuat kerusuhan guna menuntut
pembebasan Agfar Patanga dari tuduhan, pengangkatan Damsyik Ladjalani sebagai
Sekretaris Kabupaten Poso, serta pencopotan Yahya Patiro dari jabatannya sebagai
Asisten IV Sekretaris Provinsi Sulawesi Tengah. Begitu menurut wawancara Syafrudin
Lukman dengan suratkabar
Sejak saat itulah, saling menyerang dan saling membakar rumah ibadah mulai
semakin gencar di antara kedua komunitas. Selama bulan Mei 2000, kompleks Gereja
Katolik Santa Theresia di Kelurahan Moengko dibakar oleh massa Muslim, dan
sebaliknya kompleks pesantren Walisongo di Desa Sintuwulemba, sembilan kilometer
sebelah selatan kota Poso dibakar oleh massa Kristen.laundry dan wartel. Nilai totalnya sekitar Rp 200production house, rumah produksi film-film
a.5.
Warlordism Ambo Dae di Morowali:
Agak berbeda dengan konteks di Poso, gejolak sosial di Morowali, khususnya di
Tana Mori, sangat dipengaruhi oleh figur Ambo Dae, yang berbasis di Kecamatan Mori
Atas. Tokoh asal Sulawesi Selatan ini pada awalnya adalah anak buah pemimpin
DI/TII, Kahar Muzakkar, yang hijrah ke Sulawesi Tengah untuk melarikan diri daripadungku (pesta syukuran
pengejaran TNI. Bersama anak buahnya ia menetap di Desa Peleru Bugis, waktu Desa
Peleru Bugis dan Desa Peleru Pamona belum dilebur oleh pemerintah.
Selama puluhan tahun menetap di Kecamatan Mori Atas, Ambo Dae berhasil
membangun kerajaan bisnisnya, yang pada awalnya bermula dari penangkapan dan
penjinakan sapi-sapi liar yang banyak berkeliaran di padang rumput Mori Atas. Dari
situ bisnisnya melebar ke perkebunan coklat dan penyewaan mobil truk, dengan
mempekerjakan orang-orang Bugis. Rumah-rumah mewahnya tersebar di Desa-Desa
Tomata dan Taliwan.
Setelah Desa Peleru Bugis dilebur dengan Desa Peleru Pamona, masyarakat
majemuk yang terdiri dari kelompok etnis Bugis (Muslim) serta Pamona dan Mori
(Kristen) semuanya berada di bawah pengaruh Ambo Dae dan klannya. Soalnya, Kepala
Desa Peleru, seorang Pamona yang beragama Kristen, dijadikan kaki tangannya dalam
menjarah hasil hutan secara illegal. Penebangan hutan dan pengolahan kayunya
dilakukan di bukit Korontou, yang menjadi basis perusuh waktu penyerangan ke
Beteleme. Pelanggaran hokum itu mendapat beking dari Babinsa yang bertugas di
Peleru.
Bisnis kriminal klan Ambo Dae mulai menjadi persoalan, ketika kaki tangan
sang raja ternak pergi mencuri sapi milik masyarakat Desa Kamba yang terletak di
Kecamatan Pamona Timur, Kabupaten Poso. Masyarakat desa itu termasuk anak suku
Onda’e, yang masih tebal budaya perangnya. Mula-mula mereka hanya menggerutu,
karena tidak berani melawan Ambo Dae dan anak buahnya. Baru setelah kebangkitan
anak suku Onda’e memelopori serangan balasan ke kota Poso, masyarakat Kamba pun
mulai melawan. Sapi-sapi mereka yang dulu dicuri oleh anak buah Ambo Da’e mereka
rampas kembali, dengan bantuan milisi Kristen dari anak suku Onda’e itu. Dalam
keadaan terdesak, Ambo Dae melarikan diri untuk menyusun kekuatan di Kolonedale.
Bekas gerilyawan DI/TII yang merasa terhina itu, kemudian melakukan aksi
balasan. Pasukannya dipusatkan di bukit Korontou, tempat salah satu rumah dan
penggergajian kayu Ambo Dae. Dari Korontou pasukan yang dipimpin anak sulung
Ambo Dae, Abidin, menyerang dan membakar rumah-rumah masyarakat Kristen di
Desa Peleru dan Mayumba di Kecamatan Mori Atas, di hari Kamis, 15 Agustus 2002.
Saat itulah kerusuhan dimulai di Morowali. Serangan yang salah alamat, sebab konflik
yang sesungguhnya adalah antara orang Kamba dan anakbuah Ambo Dae.
Sebagai reaksi atas penghancuran rumah-rumah masyarakat Kristen di Desa
Peleru dan Mayumba, milisi Onda’e yang sedang mengikuti
panen) di Kamba melakukan aksi penyerangan ke perkampungan orang Bugis dari
Tiwa’a sampai Ensa di Kecamatan Mori Atas, termasuk di Desa Tomata, ibukota
kecamatan. Berpakaian hitam-hitam, milisi Onda’e itu menyerang, menghancurkan dan
membakar rumah-rumah orang Bugis dan mengusir semua orang Bugis yang mereka
temukan.
Ambo Dae semakin sakit hati dan kembali menyusun kekuatan di Kolonedale.
Aparat keamanan yang sudah mengetahui lokasi persembunyiannya tidak berani – atau
tidak mau – menangkap Ambo Dae untuk memproses serangan anakbuahnya ke Peleru
dan Mayumba, yang melahirkan serangan balasan itu. Pjs. Bupati Morowali waktu itu,
(b). Kepentingan-kepentingan nasional:
b.1. Pemutihan korupsi Adi Sasono dan jaringan PDRnya:
Ketika menjabat sebagai Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah di masa
kepresidenan B.J. Habibie, anak buah Adi Sasono dari Partai Daulat Rakyat (PDR)
memanipulasi trilyunan rupiah dari program JPS (Jaringan Pengaman Sosial) dan KUT
(Kredit Usaha Tani) untuk mendukung kampanye kepresidenan sang Menteri. Dari
dana KUT sendiri antara Rp 8,3 dan 8,4 trilyun tidak sampai ke tangan petani. Hasil
audit BPKP menunjukkan bahwa penyaluran KUT sepanjang tahun 1998-199 hanya
39,74% yang berhasil.
Di Kabupaten Poso dan Morowali, antara tahun 1998-1999, ada Rp 5,7 milyar
yang ditunggak oleh empat lembaga swadaya masyarakat di Kabupaten Poso, yang
sebagian besar dipimpin oleh pengurus PDR Wilayah Sulawesi Tengah dan Cabang
Poso. Ketika Kapolres Poso waktu itu bermaksud menahan tokoh-tokoh PDR itu untuk
mengusut korupsi dana KUT itu, mereka terjun memprovokasi massa pemuda di kota
Poso, sehingga meletuslah kerusuhan Poso gelombang kedua di bulan April 2000
(Aditjondro 2003: xxix-xxxv; Aditjondro 2004a).
b.2. ICMI-nisasi birokrasi pemerintahan daerah oleh rezim Soeharto dan Habibie:
Seperti yang telah disinggung di depan, ketika Arief Patanga berusaha
mendapat restu Gubernur Sulawesi Tengah, Azis Lamadjido, untuk menjadi Bupati
Poso, restu itu diberikan dengan catatan bahwa Patanga harus menyiapkan calon
penggantinya dari komunitas Kristen. Untuk itu, Gubernur Lamadjido mendrop
seorang birokrat asli Poso yang beragama Kristen, Yahya Patiro, sebagai Sekwilda di
Poso. Begitu dijelaskan oleh Usman Sondeng, anggota DPRD Provinsi Sulteng asal
Bungku (kini masuk Kabupaten Morowali), yang selama 14 tahun menduduki jabatan
Kepala Biro Humas Kantor Gubernur Sulawesi Tengah.
Ternyata, bukan Yahya Patiro yang dicalonkan oleh Arief Patanga untuk
mengganti dirinya menjadi Bupati Poso, tapi Damsyik Ladjalani. Sebelumnya, selama
masa jabatannya yang kedua, Arief Patanga gencar sekali menggeser pejabat-pejabat
yang beragama Kristen dari administrasi pemerintahannya, untuk digantikan oleh
pejabat-pejabat yang se daerah asal dan se iman. Sementara loyalitas mereka kepada
dirinya diperkuat lewat posisi dirinya sebagai Bupati merangkap sebagai Ketua ICMI
b.3. Kepentingan aparat keamanan:
b.3.1. Pemekaran Kodam dan Batalyon:
Era kepresidenan B.J. Habibie sejak Mei 1998 s/d September 1999, tidak saja
ditandai dengan berhembusnya angin kebebasan bagi pers dan partai politik, tapi juga
diimbangi dengan keinginan militer untuk mempertahankan kekuasaan politik dan
ekonomi mereka. Begitu diangkat sebagai Menhankam merangkap Panglima Angkatan
Bersenjata, Jenderal Wiranto tidak saja merintis pelepasan Polri dari ABRI, yang
kemudian berubah sebutannya menjadi TNI, tapi juga mengumumkan rencananya
untuk menghidupkan kembali Kodam-Kodam yang sudah ditutup di zaman Benny
Murdani. Berarti, jumlah Kodam yang sudah menciut dari 17 menjadi sepuluh, akan
dikembalikan menjadi 17 lagi.
Itulah kebijakan Wiranto yang kemudian dikenal dengan istilah “pemekaran
Kodam”. Untuk memekarkan Korem-Korem yang mau dikembalikan menjadi Kodam,
perlu ada penempatan pasukan-pasukan di sana, yang dapat ditingkatkan statusnya
dari pasukan sementara alias BKO menjadi pasukan organik. Untuk itu, gangguan
keamanan di daerah-daerah itu harus dilanggengkan. Strategi ini sudah berhasil
dijalankan di Kepulauan Maluku, di mana setahun sesudah meletusnya konflik di
Ambon, Korem Pattimura telah dimekarkan menjadi Kodam (Aditjondro 2001: 120).
Walaupun Wiranto sudah lengser dari jabatan kemiliterannya, tidak berarti
bahwa rencana pemekaran Kodam itu sudah ditinggalkan. Hari Selasa, 15 Oktober 2002,
di depan peserta jambore nasional Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG), Kepala Staf
TNI Angkatan Darat, Jendral Ryamizard Ryacudu menegaskan: “Saya tidak akan
membubarkan Kodam. Bahkan, kalau bisa ditambah” (
Kenyataannya, kalangan militer berulangkali maju mundur tentang rencana
menghidupkan kembali Kodam XIII Merdeka yang berpusat di Manado. Namun
setahun sesudah penandatanganan Deklarasi Malino, rakyat Sulawesi Tengah
mendapat ‘hadiah Tahun Baru’ berupa penegasan Danrem 132/Tadulako bahwa
TNI/AD akan segera membentuk satu batalyon baru, Yon 714 Sintuwu Maroso yang
berkedudukan di Poso. Menurut Danrem 132/Tadulako waktu itu, batalyon baru
dengan ketiga kompinya akan bertugas menangani masalah keamanan sepanjang
pesisir pantai timur Sulawesi Tengah. Termasuk menjaga keamanan daerah
pertambangan migas Senoro-Tiaka, yang terbentang dari Kecamatan Batui di
Kabupaten Banggai s/d terumbu karang Tiaka di Teluk Tomori, Kabupaten Morowali,
yang akan dieksploitasi oleh Pertamina bersama PT Exspan Tomori Sulawesi milik
pengusaha politikus PDI-P, Arifin Panigoro.
Dengan pembentukan batalyon baru itu, Provinsi Sulteng dengan luas wilayah
lebih kurang 68 ribu km persegi akan dijaga dua batalyon TNI/AD, yakni Yon
Tempo
pertanian, peternakan, perkebunan kelapa sawit, tebu dan jambu mete, serta
pengumpulan hasil-hasil hutan seperti rotan. Untuk itu, Artha Graha berencana
membangun 270 km jalan dari Kolonedale sampai ke Kendari, ibukota provinsi
Sulawesi Tenggara. Ruas sepanjang 120 km dari jalan poros itu akan dijadikan jalan tol.
Semua rencana itu akan membengkakkan investasi kelompok Artha Graha di pantai
timur Sulawesi sampai Rp 300 milyar (Aditjondro 2004b).
Dari situ dapat kita lihat betapa kerusuhan Poso dijadikan dalih oleh fihak
militer untuk memperluas kehadiran pasukannya di seluruh wilayah Sulawesi Tengah,
dan bukan hanya di Kabupaten Poso. Kita juga dapat melihat betapa perencanaan
struktur teritorial militer berkaitan erat dengan kepentingan pengamanan usaha-usaha
bermodal besar di Sulawesi Tengah bagian Timur.
itu juga berminat mengembangkan berbagai usaha lain di Morowali, seperti
b.3.2. Usaha perebutan anggaran keamanan Kabupaten Poso dan Morowali antara
Polri dan Angkatan Darat:
Sementara militer menambah kehadiran pasukannya di Poso dan kabupatenkabupaten
tetangganya di Timur, fihak Polri juga tidak mau ketinggalan. Mulai akhir
b.3.3. Politik “ cuci gudang” PT Pindad?
Seperti halnya di Aceh, jenis amunisi yang paling banyak beredar di Poso dan
Morowali adalah peluru buatan PT Perindustrian Angkatan Darat (Pindad). Khususnya
peluru kaliber 5,56 mm, yang dapat dipakai sebagai amunisi buat senapan otomatis jenis
SS-1, yang juga buatan Pindad, dan M-16 buatan AS. Selain itu, yang banyak beredar
saat-saat pertempuran sedang berkecamuk, yang ditawarkan oleh pedagang-pedagang
yang tidak jelas identitasnya, adalah peluru jenis FN dan Colt buatan Pindad pula.
Sebagian amunisi itu, bukanlah barang yang baru saja diproduksi. Ada juga stok lama.
Sehari setelah penyerangan perusuh ke Desa Sepe di Kecamatan Lage, pada
malam Minggu, 1 Desember 2001, ditemukan satu peti peluru kaliber itu di desa itu.
Pada kotak berlogo PT Pindad yang berkapasitas 1400 butir peluru ada tulisan dengan
spidol, “Poso”, serta tulisan dengan cat “B”. Dari situ dapat ditafsirkan bahwa kotak
peluru seberat 25 kg itu adalah jatah Kompi B Batalyon 711/Raksatama di Kawua, Poso,
tapi entah bagaimana caranya, “terbawa” oleh para perusuh ke kedua desa yang naas
itu.
Menurut keterangan di peti peluru itu, amunisi buatan PT Pindad bulan Maret
1989 didasarkan pada kontrak No. KJB/004/DN/M/1988, tertanggal 12 Maret 1988.
Makanya masih merupakan teka-teki, bagaimana kotak peluru itu bisa sampai ke Desa
Sepe di Kecamatan Lage, Kabupaten Poso, lebih dari 12 tahun kemudian (lihat
Aditjondro 2004b).hammer, dan vicier. “Nilai order Pindad itu tidakex officio merupakan Komisaris Utama PT
Selain kejadian itu, senjata dan amunisi buatan PT Pindad berulangkali dicoba
untuk diselundupkan ke Poso dan Morowali (lihat Aditjondro 2004b). Ada yang lolos,
ada juga yang berhasil dipergok dan disita oleh petugas, seperti kisah tertangkapnya
Farihin Ibnu Ahmad alias Yasir (37) dan Siswanto Ibrahim alias Anto (26) di Pelabuhan
Pantoloan, Palu, pada hari Rabu, 2 Oktober 2002, sekitar jam 12 tengah malam. Dari
bagasi mereka yang baru turun dari KM Nggapulu disita sebuah peti berisi 2846 butir
peluru dari beberapa kaliber Colt dan SS-1 buatan PT Pindad, 15 pucuk senjata api dari
beberapa jenis (SS, Baretta, dan FN), tiga buah sangkur M-16 berserta sarungnya, serta
empat buah teleskop jenis Rifle Scope Narconia buatan Jerman, tersembunyi di antara
12.942 buah petasan. Amunisi dan senjata api itu, menurut penasehat hukum Yasir dan
Anto yang kini mendekam di Rutan Maesa, Palu, adalah titipan dari ‘Tarjo’ di Mapane,
ibukota Kecamatan Poso Pesisir (Aditjondro 2004b).
Nah, kalau ini bukan kasus ‘korupsi biasa’, kita perlu bertanya, apakah memang
ada kebijakan untuk membuang stok lama PT Pindad, dengan menyalurkannya ke
daerah-daerah konflik seperti Aceh dan Poso? Khusus dalam kasus Poso, ada informasi
bahwa semacam petunjuk perakitan senjata SS-1, sudah beredar di Kabupaten Poso,
menjelang pecahnya kerusuhan gelombang kedua dan ketiga tahun 2000. Makanya,
baik komunitas Muslim maupun Nasrani waktu itu, buru-buru mengerahkan bengkelbengkel
bubut dan pandai besi mereka untuk membuat senjata rakitan.
Dari situ dapat disimpulkan bahwa kemungkinan besar ada orang Poso, atau
orang Poso yang dekat ke PT Pindad, yang membantu melariskan produk-produk
Pindad – peluru dan senjata – di Poso. Karena satu-satunya orang Poso yang dikenal
punya hubungan bisnis dengan PT Pindad adalah Hasan Nazer (56 th), penulis
menanyakannya langsung ke Hasan Nazer di rumahnya di Jalan Cemara, Menteng,
tanggal 29 Oktober 2003.
Hasan Nazer dengan tenang tapi tegas menyangkal segala tuduhan ke alamat
diri maupun saudara-saudaranya bahwa mereka pernah terlibat dalam pemasokan
senjata atau amunisi ke Poso. Ia membenarkan bahwa perusahaan pengecoran
logamnya punya kontrak dengan PT Pindad. Tapi itu terbatas pada pembuatan tiga
komponen SS-1, yakni pelatuk,
seberapa. Saya kerjakan hanya supaya dapat lisensi dari Pindad bahwa perusahaan saya
mampu membuat komponen-komponen yang memerlukan presisi yang begitu tinggi.
Dengan lisensi itu mudah dapat order dari perusahaan-perusahaan di Eropa”, begitu
keterangan Hasan Nazer kepada penulis.
Jadi, siapa yang harus bertanggungjawab atas politik “cuci gudang” yang
diterapkan PT Pindad di Poso dan juga di Aceh? Bukankah ini tanggungjawab Kepala
Staf Angkatan Darat juga, yang secara
Pindad? Atau kalau mau ditarik ke belakang, bukankah ini juga merupakan
tanggungjawab B.J. Habibie juga, yang sebagai Kepala Badan Pengendali Industri
Strategis (BPIS), yang membawahi PT Pindad, membiarkan pabrik itu mengalami
kelebihan produksi peluru, yang tidak dimusnahkan, tapi dibiarkan “bocor” ke daerahdaerah
konflik?
Sama misteriusnya seperti sumber dan jalur penyebaran amunisi dan senjata
Pindad itu adalah jaringan organisasi yang memobilisir penyerangan, bom, dan
penembak-penembak misterius di Poso dan Morowali. Bahkan belakangan wilayah
gangguan keamanan a la Poso sudah menyebar pula ke Kecamatan Ulu Bongka,
Kabupaten Tojo Una-Una dan Kabupaten Banggai. Makanya cukup mengejutkan ketika
dalam kunjungannya ke Poso, pasca penyerangan ke Beteleme dan Poso Pesisir, Menko
Polkam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyatakan bahwa sejumlah “kamp teroris”
sudah ditemukan di pedalaman Poso. “Lokasi-lokasi itu dijadikan pusat latihan yang
terorganisasi untuk aksi kekerasan dan kekacauan baru di daerah itu”, katanya di Palu.
Ia menamai para perusuh itu sebagai “gerombolan pengacau keamanan (GPK)”, yang
terdiri dari orang luar Poso yang bekerjasama dengan penduduk lokal (
& Manado Post,
Orang yang semestinya paling tahu tentang komplotan itu, Kepala Badan
Intelijen Negara (BIN), A.M. Hendroprijono secara terpisah memastikan bahwa pelaku
kerusuhan di Poso (dan Morowali) merupakan pihak-pihak lama yang sempat bertikai
dua tahun lalu (maksudnya, tahun 2001). Tapi mengenai dugaan keterlibatan fihak
militer, yang diindikasikan dengan penemuan senjata dan amunisi standar TNI,
Hendroprijono meminta semua fihak untuk tidak berspekulasi. Sebab kalau
berspekulasi, begitu menurut Kepala BIN, keadaan bisa menjadi tidak baik (
Post,
Di Palu sendiri, Danrem 132/Tadulako, Kol. (Inf.) M. Slamet dan Kapolda
Sulteng, Brigjen M. Taufik Ridha juga sibuk cuci tangan. Menurut Kapolda, aparat tak
terlibat dalam kerusuhan di Poso, sedangkan menurut Danrem, bukan hanya TNI/AD
yang menguasai amunisi buatan Pindad, tapi juga angkatan-angkatan lain dan Polri
(
Nah, kalau sekarang sanggahan Hendroprijono, Slamet dan Taufik Ridha kita
hadapkan dengan pernyataan SBY, bahwa ada “pusat latihan pengacau” alias “kampkamp
teroris” di pedalaman Poso, masihkah kita bisa berbicara tentang
ketidakterlibatan aparat dalam “memelihara” kelompok-kelompok perusuh itu?
Bedanya mungkin hanyalah, bahwa ada satuan atau “oknum” militer atau polisi yang
aktif terlibat dalam pelatihan kelompok-kelompok itu. Ada pula satuan atau “oknum”
militer atau polisi yang sengaja “membuang muka” saat kelompok perusuh itu sedang
menuju ke tempat latihan mereka, atau ke tempat operasi mereka. Sedangkan senjata
dan amunisi, begitu pula sepatu lars, seperti terbukti di Timor Lorosa’e dan Aceh, dapat
dibeli dari militer atau polisi yang korup.
Tempat-tempat latihan tempur buat kelompok bersenjata terlatih, menurut
sumber-sumber penulis di Poso dan Morowali, memang ada dan tersebar di tiga tempat.
Kalau dulu lebih terkonsentrasi di daerah Tojo, yang kini masuk Kabupaten Tojo Unauna,
belakangan ini lebih bergeser ke Kecamatan Poso Pesisir. Khususnya di atas Desa
Tokorondo serta di Pada Lembara, dataran tinggi dekat Desa Pinedapa. Namun tempat
latihan di daerah Tojo-Ampana masih tetap berfungsi, khususnya untuk memudahkan
operasi ke kawasan Mori Atas dan Mori Bawah di Kabupaten Morowali
(a). Aparat keamanan Polri dan TNI, termasuk satuan-satuan intelijen dan Kepala
Badan Intelijen Negara:
Dari sudut makro, penempatan semakin banyak personil TNI/AD dan Polri di
daerah Poso dan Morowali, berarti semakin besar dana operasi yang harus disediakan
buat mereka. Semakin besar dana operasinya, semakin banyak yang dapat dikorupsi
dari dana operasi tersebut. Belakangan ini, jumlah uang operasi per anggota sudah
ditingkatkan menjadi Rp 20 ribu per hari, yang mencakup uang saku dan uang lauk
pauk, yang secara normal dibayarkan sepuluh hari sekali. Uang operasi itu
dimanfaatkan oleh anggota untuk makan di warung, terutama mereka yang bertugas di
pos-pos penjagaan di tepi jalan raya. Sedangkan mereka yang bertugas di desa-desa,
memberikan uang kepada orang kampung untuk memasakkan makanan bagi mereka.
Itu terjadi misalnya di Kelurahan Madale di Kecamatan Poso Kota, menurut
pengamatan seorang narasumber penulis, awal November lalu.
Dalam prakteknya, tentara dan polisi yang bertugas di pedalaman Poso tidak
sabar untuk menerima uang operasi mereka sepuluh hari sekali. Mereka lebih senang
menerima uang operasi mereka sebulan sekali. Di situlah uang operasi mereka disunat
sampai 16 persen, sebab uang operasi yang diambil setiap 30 hari sekali, yang
semestinya berjumlah Rp 600 ribu seorang, biasanya hanya diterimakan Rp 500 ribu
seorang. Jadi untuk seorang anggota serdadu atau polisi, Bendahara atau Bagian
Keuangan kesatuannya dapat menyunat Rp 100 ribu. Nah, kalau yang bertugas di
Kabupaten Poso dan Morowali itu rata-rata 2000 orang setahun, maka sebulan dapat
disunat Rp 200 juta, atau setahun yang dikorupsi dapat mencapai Rp 2,4 milyar!
Besarnya korupsi uang operasi itu bukannya tak diketahui oleh para prajurit dan
polisi yang bertugas di lapangan. Anehnya, jarang sekali terdengar pernyataan
keberatan dari bawahan terhadap tingkat korupsi sebesar itu. Memang, menurut dua
orang narasumber, tahun 2001 sejumlah anggota Brimob protes ke Polda Sulawesi
Tengah di Palu terhadap pemberian uang operasi mereka. Karena protes mereka yang
begitu keras, akhirnya Polda menyalurkan uang operasi mereka secara utuh. Berarti,
dana operasi itu sebenarnya sudah tersedia di Palu, atau, dana yang disunat entah di
jenjang yang mana dapat segera dikembalikan ke Palu. Ada juga kejadian di tahun 2002,
bahwa personil TNI dari Zeni Tempur (Zipur) yang bertugas di Poso datang ke kantor
SAKSI (Solidaritas Anti Korupsi Sulawesi Tengah) di Palu, untuk melaporkan
pemotongan uang operasi mereka.
Langkanya ekspresi ketidakpuasan para bawahan terhadap penyunatan uang
operasi mereka cukup menarik. Bagaimana kita dapat menjelaskan tingkat tolerasi para
bawahan sebesar itu? Apakah kepatuhan pada atasan saja dapat menjelaskan tingkat
toleransi terhadap korupsi atasan mereka? Ataukah ada penjelasan lain? Menurut hemat
penulis, justru di situlah fungsi bisnis kelabu militer di daerah operasi seperti Poso,
yakni memberikan kompensasi pada bawahan agar tidak memprotes korupsi uang
operasi oleh para atasan mereka. Dengan kata lain, para atasan mencari tambahan
pendapatan dari uang operasi bawahan mereka, sementara para bawahan mencari
tambahan pendapatan langsung dari rakyat setempat.
Dari studi kepustakaan, wawancara dengan sejumlah narasumber, serta
pengamatan di lapangan dapat disimpulkan bahwa ada duabelas jenis bisnis kelabu
militer dan polisi di Tana Poso (dan dalam beberapa hal, juga di Morowali dan
Banggai), yakni (a) pemerasan secara langsung oleh ‘oknum’ berbaju seragam; (b)
perlindungan bagi prostitusi terselubung; (c) sabung ayam; (d) bisnis satpam; (e)
perburuan dan penyelundupan flora dan fauna langka, seperti kayu hitam dari
kawasan Poso Pesisir serta ikan sogili dari Danau Poso; (f) perdagangan hasil hutan; (g)
pengangkutan barang dan penumpang dengan kendaraan dinas; (h) bisnis pengawalan;
(i) pungutan di pos-pos penjagaan; (j) proteksi properti milik pengusaha dan eks-pejabat
tertentu; (k) bisnis proteksi operasi perusahaan-perusahaan bermodal besar; dan (l)
perdagangan ilegal senjata api dan amunisi (lihat Aditjondro 2004b).
Dari pengamatan lapangan yang telah penulis lakukan bersama kawan-kawan
dari Kelompok Kajian Tana Poso LOBO di Tentena, 48 pos penjagaan yang terentang
sepanjang Jalan Raya Trans Sulawesi di pos Tumora dekat perbatasan Kabupaten
Parimo di Barat s/d pos Watumaeta di dekat perbatasan Sulawesi Selatan, setiap hari
mengutip rata-rata Rp 20 juta dari truk, bus, mobil pribadi dan penumpang yang
melintas sepanjang jalan itu (lihat Aditjondro 2004b).
Taksiran itu masih lebih rendah dibandingkan dengan seorang narasumber yang
biasa melintas sepanjang jalan raya dari Kolonedale (ibukota Kabupaten Morowali)
sampai ke Palu, yang memperkirakan bahwa penghasilan pos-pos penjagaan sepanjang
trayek itu antara Rp 35 sampai 30 juta sehari.
Sementara itu, dari kalangan petinggi dan purnawirawan TNI dan Polri, Letjen
(Purn.) A.M. Hendropriyono termasuk yang punya kepentingan pribadi paling kental
dengan pasang surut kerusuhan di Sulawesi Tengah, melalui bisnis anaknya, Ronny
Narpatisuta Hendropriyono.
Ronny adalah komisaris dan pemegang saham PT Hardaya Inti Plantations,
yang areal perkebunan kelapa sawitnya seluas 52 ribu hektar meliputi Kabupaten Buol
dan Kabupaten Toli-Toli di Sulawesi Tengah. Perusahaan itu adalah anggota
konglomerat CCM (Cipta Cakra Murdaya) milik Nyonya Hartati Murdaya, salahdetik.com, 12 Des 2001), tidak dapat
seorang Bendahara Golkar di era kepresidenan Soeharto. Latar belakang pelibatan
Ronny Hendropriyono dalam perkebunan kelapa sawit itu mungkin ada hubungannya
dengan posisi ayahnya sebagai Menteri Transmigrasi di masa kepresidenan B.J. Habibie.
Apalagi kiat bisnis Ny. Hartati Murdaya begitu lihai, dengan menjadikan Azis
Lamadjido, Gubernur Sulteng waktu itu, juga sebagai komisaris di perusahaan
perkebunan itu.
Dengan demikian, pernyataan Hendropriyono akhir 2001, bahwa Al Qaeda dan
RMS terlibat dalam kerusuhan antar agama di Poso (
dilepaskan dari kepentingan perkebunan kelapa sawit anaknya di Sulawesi Tengah.
Maklumlah, dengan mempertinggi citra ancaman luar negeri di Sulawesi Tengah,
kehadiran pasukan TNI dan Brimob di provinsi itu dapat ditingkatkan. Pada gilirannya,
pasukan-pasukan bersenjata otomatis itu dapat dimanfaatkan untuk menekan
perlawanan rakyat terhadap perkebunan kelapa sawit itu, yang sudah sering
menghadapi aksi-aksi petani dan aktivis lingkungan.
Bukan itu saja kepentingan bisnis keluarga Hendropriyono, yang bias tumpang
tindih dengan jabatan publiknya sebagai Kepala BIN. Hendropriyono juga adalah
Komisaris Utama PT Kia Mobil Indonesia, yang punya lisensi untuk mengimpor 12 jenis
mobil buatan Kia Motors Corporation di Korea Selatan. Ronny Narpatisuta kembali lagi
muncul di sini sebagai salah seorang direktur perusahaan itu, bersama Fayakun Muladi,
anak Menteri Kehakiman di era kepresidenan B.J. Habibie. Tapi yang lebih penting
adalah bahwa PT KMI ini adalah anggota Artha Graha Group milik Tomy Winata,
pengusaha muda yang dekat dengan kalangan TNI/AD. Dan memang, Yayasan Kartika
Eka Paksi memiliki 20% saham Bank Artha Graha, bank induk konglomerat ini.
Makanya, loyalitas Hendropriyono sebagai pejabat publik dapat diragukan.
Sebab di bidang publik, dia berada di bawah Presiden Megawati Soekarnoputri, malah
ikut menjadi kader PDI Perjuangan. Tapi di bidang bisnis, ia berada di bawah
kepemimpinan Tomy Winata.
Keterkaitan antara Hendropriyono dengan kelompok bisnis Artha Graha ini
sekali lagi menimbulkan kejumbuhan dengan jabatan publiknya. Apakah selaku Kepala
BIN, ia lalai mencium sepak terjang kelompok-kelompok perusuh yang mengacau
keamanan rakyat di Kabupaten Poso dan tetangganya, Kabupaten Morowali? Ataukah
kerusuhan-kerusuhan itu merupakan strategi yang direstui – setidak-tidaknya dibiarkan
– oleh BIN, untuk melegitimasi eskalasi pasukan-pasukan TNI dan Polri, khususnya
Brimob, di bekas Kabupaten Poso sebelum pemekaran itu? Apalagi karena kelompok
Artha Graha kini berkepentingan untuk menambah kehadiran pasukan demi
pengamanan ekspansi bisnis mereka di Kabupaten Morowali?
Soalnya, seperti yang telah disinggung di depan, konglomerat pimpinan Tomy
Winata itu kini ingin membuka 150 hektar tambang marmer di Kabupaten Morowali,
yang mungkin akan diperluas dengan tambang-tambang marmer di Kabupaten Poso.
Yang jelas, baik perkebunan kelapa sawit di Buol dan Toli-Toli, maupun
pertambangan marmer di Morowali dan Poso, dapat diuntungkan oleh pemekaran
batalyon TNI/AD yang ditempatkan di Sulawesi Tengah. Dengan dalih pengamanan
Kabupaten Poso, sebuah batalyon baru, Yon 714 Sintuwu Maroso, telah dibentuk,intelligence dan sebagai pengusaha (lihat Aditjondro 2004a).
(b). Aparat sipil yang terlibat dalam manipulasi aliran dana bantuan pengungsi dan
dana kemanusiaan:
Kerusuhan di Poso dan Morowali telah melahirkan arus pengungsi dari kedua
kabupaten itu ke kota-kota yang relatif aman di pedalaman Tana Poso dan Tana Mori.
Keberadaan ribuan pengungsi itu Sulawesi Tengah itu mengundang kucuran bermilyarmilyar
rupiah dari Jakarta ke Palu, Poso dan Kolonedale, yang pada gilirannya
memperkaya sejumlah pejabat dan keluarga mereka. Apalagi selain bantuan untuk
pengungsi ada juga bantuan untuk penduduk yang tidak mengungsi tapi dianggap
terkena dampak konflik di kabupaten-kabupaten Poso dan Morowali.
Sejak Deklarasi Malino s/d Oktober 2003, pemerintah pusat telah mengucurkan
Rp 33,5 milyar dana bantuan kemanusiaan melalui Departemen Kimpraswil dan Menko
Kesra Jusuf Kalla. Sedangkan Departemen Kesejahteraan Sosial telah mengucurkan Rp
68,24 milyar dari Januari 2003 s/d Mei 2003 untuk bantuan kemanusiaan di tujuh
kecamatan di Kabupaten Poso dan dua kecamatan di Kabupaten Morowali (Harley
2003).
Dana sebesar itu meliputi biaya hidup (
12.746 keluarga pengungsi, untuk jaminan hidup (
508 keluarga pegawai negeri, serta bahan baku rumah (BBR) sebesar Rp 4,5 juta/rumah
berupa kayu, semen, tripleks, dan atap seng untuk 5.813 rumah pengungsi yang ingin
kembali ke kampung halaman mereka. Kemudian masih ada dana lauk pauk dan beras
untuk orang miskin (raskin) yang diprioritaskan untuk pengungsi pula, serta santunan
sebesar Rp 2 juta/kk bagi 768 ahli waris korban kerusuhan (Harley 2003;
Agustus 2003).
“Industri” pengungsi ini telah mencetak kekayaan bagi sejumlah pejabat.
Makanya pemeo yang populer di Poso adalah: “Sementara pengungsi makan supermi,
pejabat makan Super Kijang”. Pemeo itu sudah sampai ke telinga Menko Kesra Jusuf
Kalla, sehingga ia menyodok Dinas Kesejahteraan Sosial agar tidak menjadikan
pengungsi sebagai “lahan”. Itu dikatakannya di depan pejabat-pejabat Pemerintah
Provinsi Sulawesi Tengah dan Pemerintah Kabupaten Poso dan Morowali di ruang
Pogombo, kantor Gubernur Sulteng, Senin, 15 Desember yang lalu (
Des. 2003).
Namun sekedar sindiran semacam itu tidak mempan. Dua orang pejabat yang
ditengarai paling banyak mengecap keuntungan dari dana bantuan buat pengungsi dan
rakyat yang kena dampak konflik adalah Andi Asikin Suyuti, Kepala Dinas
Kesejahteraan Sosial Provinsi Sulawesi Tengah, dan Bupati Poso, Abdul Muin Pusadan.
Bermodal kekayaan hasil korupsi bantuan buat pengungsi itu, Asikin baru-baru ini
mencalonkan diri untuk menjadi Bupati Parigi Moutong (Parimo), tapi gagal. Konon
kabarnya, ia sekarang mencalonkan diri menjadi Bupati Kabupaten baru pecahan daricabal di sini diambil dari teori korupsi William J. Chambliss, yangFakta, Desember 2003: 33).
Poso, yakni Tojo Una-Una, dengan memanfaatkan kedekatannya dengan Gubernur
Sulteng, Aminudin Ponulele.
Untuk memahami bagaimana Bupati Muin Pusadan memperkaya diri, tidak
cuma dari dana bantuan buat pengungsi, tapi juga dana pembangunan di Kabupaten
Poso, kita perlu mengenal jejaring korupsi yang telah dibangunnya. Pengertian jejaring
korupsi atau
berpendapat bahwa korupsi sistemik seringkali merupakan bagian yang tak terpisahkan
dari birokrasi pemerintahan kota di Amerika Serikat, dan merupakan satu sindikat yang
meliputi empat unsur, yakni (a) birokrat, (b) politisi, (c) pengusaha, dan (d) aparat
penegakan hokum, di mana kepentingan ekonomis para anggota jejaring korupsi
diproteksi lewat sogokan maupun tekanan fisik terhadap setiap usaha oposisi dari
warga masyarakat yang dikuasai oleh jejaring korupsi itu (lihat Aditjondro 2004a).
Jejaring korupsi Muin Pusadan berkaitan dengan sejumlah anggota DPRD
Kabupaten Poso yang juga kontraktor (warisan dari era Arief Patanga), jaringan politisi
yang se daerah asal, yakni Bungku (kini di Kabupaten Morowali), jaringan alumni HMI
yang telah membantu mengorbitkannya ke kursi Bupati dalam pemilihan bupati, 30
Oktober 1999 (dengan mengalihkan suara dari para pendukung calon dari PPP),
jaringan pejabat Golkar di tingkat provinsi, jaringan kontraktor sebagai kolega bisnis
anaknya, dan tentu saja, aparat penegak hukum (lihat Harley 2003).
Selanjutnya, marilah kita lihat oligarki yang dibangun Muin Pusadan untuk
menjaga agar dana publik yang dikelolanya tidak jatuh ke orang yang jauh dari radius
pengaruhnya. Suatu oligarki berlapis tiga.
Lingkaran pertama oligarki Pusadan terdiri dari anggota keluarga batihnya serta
kerabat dan kroni dari Bungku. Putra tertuanya, Muhammad Reza, adalah pemilik
perusahaan kontraktor CV Sindang Laya Pratama. Berkat bantuan adiknya, Abdul
Rasyid Pusadan, yang juga seorang kontraktor di Poso dan ketua Kerukunan Keluarga
Bungku (KKB), diaturlah bahwa tender proyek-proyek pembangunan di Poso sering
dimenangkan oleh perusahaan milik Reza atau Rasyid. Salah satu proyek yang
dimenangkan oleh perusahaan keluarga Pusadan adalah proyek perbaikan teras dan
plafon kantor Bupati Poso, yang rencananya akan digunakan sebagai kantor Gubernur
Sulawesi Timur apabila Poso berhasil menjadi ibukota provinsi yang sedang
diperjuangkan itu (Harley 2004;
Lingkaran kedua oligarki Pusadan terdiri dari kerabat dan kroni Pusadan dari
Bungku yang ditempatkan dalam birokrasi Pemerintah Kabupaten Poso. Antara lain,
Amirullah Sia, saudara sepupu sekali Pusadan yang diangkat menjadi Kepala Badan
Kesbang dan Linmas (Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat), serta Asni Radi,
kemanakan Pusadan yang diangkat menjadi Bendahara Kesbang dan Linmas. Dengan
penempatan yang strategis ini Pusadan dapat mengatur irama pengucuran proyek dari
Badan Kesbang dan Linmas (Harley 2004).
Selanjutnya, lingkaran ketiga oligarki Pusadan terdiri dari para alumni HMI
yang membantu memenangkan Pusadan dalam pemilu Bupati tahun 1999. Antara lain,
Haris Rengga (Infokom), Sukarti Kaleleng (Badan Pengawas Keuangan Daerah
(Bawasda) Poso), Arif Latjuba (Perikanan), dan Kusmunandar Husein (Sekretaris RSU
Poso) (Harley 2004).
Ketiga lingkaran oligarki Pusadan itu juga diisi oleh birokrat-birokrat yang setia
padanya, dalam arti, bisa diajak bersama-sama menikmati dana-dana publik yang
mereka kelola. Strategi ini sekaligus adalah untuk mengakomodasi pengelompokan
etnis non-Bungku di antara para pejabat dan birokrat di Poso, agar tidak timbul oposisi
terhadap dominasi Bungku dalam birokrasi Poso, sementara orang Bungku
sesungguhnya sudah dapat berkiprah di kabupatennya sendiri, yakni Morowali.
Apalagi sudah timbul suara-suara sinis, seolah-olah Poso sudah dikuasai oleh “PBB” –
Persatuan Bungku-Bungku, mengingat bahwa Ketua DPRD Kabupaten Poso, Akram
Kamarudin, juga orang Bungku.
Di antara tokoh-tokoh non-Bungku yang ditempatkan oleh Pusadan dalam
birokrasi pemerintahannya itu terdapat Suryadi Ngewa, orang Ampana yang diangkat
menjadi Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran (Dikjar) Poso, merangkap Pimpinan
Proyek Rehabilitasi Sekolah di Ampana. Tokoh-tokoh lain adalah Johanes Tumiwa,
Kepala Dinas Prasarana Wilayah (Praswil) dan Mashuri Lahai, Kepala Dinas
Pemukiman dan Penataan Wilayah (Kimtawil) Kabupaten Poso. Rivalitas di antara
kedua tokoh yang pernah berseberangan ini diakomodir Pusadan dengan memecah
Dinas Kimpraswil menjadi Dinas Praswil dan Dinas Kimtawil. Kini kedua orang itu
menjadi orang yang (merasa) paling dekat dengan sang Bupati.
Tokoh lain yang juga sangat berpengaruh adalah Bahrun Latjuba, orang Tojo
yang diangkat menjadi Asisten II Setkab bidang Administrasi Pembangunan. Posisi ini
sangat strategis, sebab dari sinilah hampir semua proyek kesejahteraan sosial terkucur.
Tokoh ini cukup kontroversial, sebab pada tahun 2002 ia pernah diperiksa polisi dalam
kaitan dengan manipulasi pembagian beras miskin (raskin) yang dikelolanya. Ada
indikasi bahwa sebagian beras itu dijualnya untuk membangun rumah mewah di Jl.
Tanjung Bulu, Ampana. Tapi ada indikasi juga bahwa ia pernah membagikan dua ton
raskin untuk operasi Lasykar Jihad di Poso, sebelum organisasi paramiliter Muslim itu
dibubarkan (Harley 2004).
Bahrun Latjuba juga punya kontribusi lain dalam oligarki Pusadan: ia
merupakan mata rantai antara kepentingan bisnis keluarga besar Pusadan dan keluarga
besar Sekretaris Kabupaten Poso, Awad al-Amri, lewat pernikahannya dengan seorang
adik Awad al-Amri.
Mengikuti jejak Muin Pusadan, sang Sekkab mengangkat sejumlah kerabat dan
kroninya dalam birokrasi pemerintahan di Poso. Isterinya sendiri, dokter gigi Asnah al-
Amri, diangkatnya menjadi Kepala Badan Kesehatan Poso. Andi Rahmatullah Yusuf,
suami dari Yaya al-Amri yang juga seorang adik Awad, diangkatnya menjadi Kepala
Dinas Catatan Sipil Poso. Iparnya yang lain, Bahrun Latjuba, diangkatnya menjadi
Asisten II Setkab Poso. Seorang kerabat lain, Munir al-Amri, diangkatnya menjadi
Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Poso (Harley 2004).
Berkat sinerji antara Muin Pusadan dan Awad al-Amri beserta kerabat dan
kroni-kroni mereka, oligarki ini dapat mengatur penerimaan pegawai dan pengucuran
proyek-proyek ke perusahaan-perusahaan keluarga mereka. Makanya tidak
(Bawasda) Poso), Arif Latjuba (Perikanan), dan Kusmunandar Husein (Sekretaris RSU
Poso) (Harley 2004).
Ketiga lingkaran oligarki Pusadan itu juga diisi oleh birokrat-birokrat yang setia
padanya, dalam arti, bisa diajak bersama-sama menikmati dana-dana publik yang
mereka kelola. Strategi ini sekaligus adalah untuk mengakomodasi pengelompokan
etnis non-Bungku di antara para pejabat dan birokrat di Poso, agar tidak timbul oposisi
terhadap dominasi Bungku dalam birokrasi Poso, sementara orang Bungku
sesungguhnya sudah dapat berkiprah di kabupatennya sendiri, yakni Morowali.
Apalagi sudah timbul suara-suara sinis, seolah-olah Poso sudah dikuasai oleh “PBB” –
Persatuan Bungku-Bungku, mengingat bahwa Ketua DPRD Kabupaten Poso, Akram
Kamarudin, juga orang Bungku.
Di antara tokoh-tokoh non-Bungku yang ditempatkan oleh Pusadan dalam
birokrasi pemerintahannya itu terdapat Suryadi Ngewa, orang Ampana yang diangkat
menjadi Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran (Dikjar) Poso, merangkap Pimpinan
Proyek Rehabilitasi Sekolah di Ampana. Tokoh-tokoh lain adalah Johanes Tumiwa,
Kepala Dinas Prasarana Wilayah (Praswil) dan Mashuri Lahai, Kepala Dinas
Pemukiman dan Penataan Wilayah (Kimtawil) Kabupaten Poso. Rivalitas di antara
kedua tokoh yang pernah berseberangan ini diakomodir Pusadan dengan memecah
Dinas Kimpraswil menjadi Dinas Praswil dan Dinas Kimtawil. Kini kedua orang itu
menjadi orang yang (merasa) paling dekat dengan sang Bupati.
Tokoh lain yang juga sangat berpengaruh adalah Bahrun Latjuba, orang Tojo
yang diangkat menjadi Asisten II Setkab bidang Administrasi Pembangunan. Posisi ini
sangat strategis, sebab dari sinilah hampir semua proyek kesejahteraan sosial terkucur.
Tokoh ini cukup kontroversial, sebab pada tahun 2002 ia pernah diperiksa polisi dalam
kaitan dengan manipulasi pembagian beras miskin (raskin) yang dikelolanya. Ada
indikasi bahwa sebagian beras itu dijualnya untuk membangun rumah mewah di Jl.
Tanjung Bulu, Ampana. Tapi ada indikasi juga bahwa ia pernah membagikan dua ton
raskin untuk operasi Lasykar Jihad di Poso, sebelum organisasi paramiliter Muslim itu
dibubarkan (Harley 2004).
Bahrun Latjuba juga punya kontribusi lain dalam oligarki Pusadan: ia
merupakan mata rantai antara kepentingan bisnis keluarga besar Pusadan dan keluarga
besar Sekretaris Kabupaten Poso, Awad al-Amri, lewat pernikahannya dengan seorang
adik Awad al-Amri.
Mengikuti jejak Muin Pusadan, sang Sekkab mengangkat sejumlah kerabat dan
kroninya dalam birokrasi pemerintahan di Poso. Isterinya sendiri, dokter gigi Asnah al-
Amri, diangkatnya menjadi Kepala Badan Kesehatan Poso. Andi Rahmatullah Yusuf,
suami dari Yaya al-Amri yang juga seorang adik Awad, diangkatnya menjadi Kepala
Dinas Catatan Sipil Poso. Iparnya yang lain, Bahrun Latjuba, diangkatnya menjadi
Asisten II Setkab Poso. Seorang kerabat lain, Munir al-Amri, diangkatnya menjadi
Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Poso (Harley 2004).
Berkat sinerji antara Muin Pusadan dan Awad al-Amri beserta kerabat dan
kroni-kroni mereka, oligarki ini dapat mengatur penerimaan pegawai dan pengucuran
proyek-proyek ke perusahaan-perusahaan keluarga mereka. Makanya tidakFakta,
Desember 2003: 33).
Satu hal menarik perlu dicatat tentang siasat politik oligarki ini. Di satu fihak,
Muin Pusadan juga mengakomodir sejumlah birokrat Kristen, atau yang berlatar
belakang suku-suku asli Poso yang beragama Kristen. Asisten III Setkab bidang
Administrasi & Keuangan, Rampu Kandolia, adalah seorang Pamona. Asisten I Setkab
bidang Pemerintahan, Hari Kabi, berasal dari Lembah Napu, Lore Utara. Birokrat lain
dari suku Lore adalah Daniel Tokare, Kepala Bagian Keuangan, yang berasal dari
Lembah Bada. Sedangkan Kepala Dinas Praswil yang sudah disebut namanya tadi,
Yohanes Tumiwa, berdarah Minahasa.
Tapi di fihak lain, Pusadan juga dekat dengan orang-orang yang pernah (atau
masih?) mendukung kegiatan kelompok-kelompok paramiliter Muslim di Poso.
Misalnya, Bahrun Latjuba yang pernah membagi dua ton raskin kepada Lasykar Jihad
di Poso. Selain itu, Pusadan ditengarai memberikan rekomendasi kepada Daeng Raja,
untuk menjual pakaian bekas yang disita Bea Cukai Poso dari kapal yang berangkat dari
Malaysia (
Seperti yang telah disinggung di depan, tokoh tua berdarah Bugis ini pernah
terlibat dalam manipulasi dana KUT dan ikut memicu gelombang pertama dan kedua
kerusuhan Poso, dan secara aktif mendukung kehadiran Lasykar Jihad di Poso. Namun
setelah berhasil mengubah citranya dari provokator menjadi rekonsiliator, dengan ikut
menandatangani Deklarasi Malino, dan duduk dalam Kelompok Kerja Deklarasi Malino
(Pokja Deklama) Kabupaten Poso, Daeng Raja mendapat kepercayaan untuk
membangun markas Brimob di Kelurahan Mo-engko, Poso.
Walhasil, berkat kehebatan Pusadan bersama kerabat dan kroninya
memanipulasi anggaran pembangunan dan dana bantuan pengungsi, kekayaannya
yang tampak kini sudah menyaingi, kalau tidak melebihi pendahulunya. Bekas PR III
Universitas Tadulako itu kabarnya kini telah beternak rumah dan mobil mewah di
mana-mana. Ia kabarnya memiliki sebuah rumah pribadi di Poso, yang dibelinya dari
bekas Kepala RSU Poso, dua buah rumah pribadi dan lima mobil mewah di Palu, satu
rumah pribadi dan dua buah mobil mewah di Makassar, serta sebuah rumah dan
sebuah mobil mewah masing-masing di Surabaya, Semarang, dan Bandung. Salah satu
mobil mewahnya di Palu adalah Nissan Terano senilai Rp 400 juta, sementara yang di
Bandung, BMW senilai Rp 600 juta. Rumah-rumah dan mobil-mobil mewah yang
dibelinya di Jawa itu diperuntukkan bagi anak-anak serta kerabat Pusadan di Jawa.
Kemudian, Pusadan juga masih dapat menikmati rumah dinas di Jalan Slamet Riyadi,
Palu, yang diperolehnya selama mengajar di FISIP Untad (lihat Aditjondro 2004a).
Diteladani oleh Bupatinya sendiri, di tingkat kelurahan juga terjadi korupsi
besar-besaran dari dana bantuan buat pengungsi dan para korban konflik lainnya,
misalnya di Kelurahan Kayamanya, Poso Kota. Sebelum kerusuhan penduduk
kelurahan itu tercatat sekitar 1600 keluarga, hampir 10% di antaranya beragama Kristen
dan sudah hijrah ke Tentena, Palu, dan Minahasa. Tapi ketika mengambil jatahnya, September lalu, seorang narasumber menyaksikan bahwa jumlah pendudukjadup dan bedup dan yangFajar, 12 Agustus 2003). Sementara itu, di kota Tentena di tepijadup maupunjadup tahun lalu, tapi
(c ). Investor-investor besar, yang sudah atau akan terlibat dalam usaha-usaha
pengelolaan sumber-sumber daya alam di daerah Sulawesi Tengah bagian Timur,
yang punya potensi penggusuran yang besar:
Investor-investor besar ini, juga berpotensi menikmati keuntungan akibat
kerusuhan yang terus dilestarikan di Kabupaten Poso dan tetangga-tetangganya di
timur. Keuntungan mereka adalah dalam dua hal. Pertama adalah jatuhnya harga tanah
di daerah kerusuhan, dan kedua adalah pengamanan langkah-langkah penggusuran
rakyat setempat oleh aparat keamanan yang semakin bertambah di daerah-daerah
konflik maupun yang terkena imbasnya.
Seperti yang telah disinggung di depan, dua investor terbesar di Sulteng bagian
Timur adalah pertama, kelompok Medco, yang melalui JOB Pertamina – PT Exspan
Tomori Sulawesi sedang melakukan eksplorasi migas di wilayah yang terentang dari
terumbu karang Tiaka di Teluk Tomori s/d Kecamatan Toili dan Batui di Kabupaten
Banggai; kedua, kelompok Artha Graha, yang punya rencana membuka tambang
marmer seluas 150 hektar di Kabupaten Morowali.
APA YANG HARUS DILAKUKAN?
(a). Menolak penetapan status darurat sipil bagi daerah Poso dan Morowali.
(b). Secara konsepsional, mulai membedakan militer (TNI) dan polisi, baik institusinya
maupun tugas dan cara operasionalnya, sehingga masyarakat luas tidak lagi selalu
menganggap kedua kekuatan bersenjata itu mempunyai fungsi yang sama. Dalam
sebuah negara yang demokratis dan menganut supremasi sipil, polisi adalah bagian dari
pemerintah sipil, berada di bawah komando kepala-kepala daerah, dan tugasnya adalah
menegakkan keamanan dalam negeri (
bawah komando Presiden sebagai Kepala Negara, dan hanya bertugas
mempertahankan negara dari serbuah musuh, tanpa diembel-embeli fungsi-fungsi
politik dan ekonomi, seperti yang sekarang masih kita lihat di negara kita.
(c). Menarik pasukan-pasukan TNI/Angkatan Darat dan Brimob dari daerah Sulawesi
Tengah bagian Timur, baik pasukan yang beroperasi secara terbuka, maupun pasukanpasukan
yang beroperasi secara terselubung.show of force ) yang selama ini dilakukan
(d). Memprioritaskan pemanfaatan tenaga Polisi untuk pengamanan di daerah
kerusuhan, dengan meningkatkan profesionalisme mereka dalam menghadapi gejolak,
unjuk rasa, dan bentuk-bentuk kerusuhan sosial lainnya dengan teknik pengendalian
huru hara tanpa membunuh.
(e). Menggalakkan pendekatan antara calon penanam modal dengan rakyat setempat
dengan menghormati hak-hak rakyat – baik penduduk asli, petani pendatang
(transmigran), penduduk di kawasan pemukiman setempat, maupun buruh -- , tanpa
pendekatan keamanan, yakni menakut-nakuti rakyat dengan intervensi militer berupa
latihan perang-perangan, unjuk kekuatan fisik (
di Sulawesi Tengah bagian Timur, khususnya di Kabupaten Banggai.
internal security ). Sedangkan militer berada di

jadup
Kelurahan itu sudah berlipatganda menjadi lebih dari 4000 keluarga.
Gejala itu tidak cuma terjadi di Kayamanya. Telah diakui sendiri oleh Kepala
Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Sulteng, bahwa ada sejumlah kelurahan dan desa
mengusulkan pengungsi yang sudah menerima bantuan
hanya mengaku sebagai pengungsi, sehingga terjadi “penggelembungan pengungsi”
sampai 20 ribu keluarga (
Danau Poso, masih ada ribuan pengungsi yang belum pernah menerima
bahan bangunan rumah (BBR). Atau ada juga yang baru menerima
dipotong Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhitung sejak empat tahun lalu. Padahal,
rumah mereka sudah terbakar sejak kerusuhan tahun 1998 – 2000.
Fakta, Des. 2003: 33).

mengherankan bahwa BPK menemukan 51 paket proyek bernilai milyaran rupiah yang
dinyatakan 100% selesai selama tahun anggaran 2001-2002, tapi kenyataannya sebagian
besar tidak pernah dikerjakan atau dikerjakan secara serampangan (Harley 2004;
bidup ) sebesar Rp 2,5 juta/KK untukjadup) sebesar Rp 1,25 juta/KK untukFajar, 12Radar Sulteng, 16

berpusat di Poso tapi dengan satu kompi yang akan ditempatkan di Morowali.
Sedangkan batalyon lama, Yon 711 Reksatama, ditugaskan untuk pengamanan Sulawesi
Tengah bagian Barat, dari Buol dan Toli-Toli di Utara sampai dengan Donggala di
Selatan (lihat Aditjondro 2003: xlvi). Maka sempurnalah dwifungsi Hendropriyono
sebagai boss

Lalu, untuk memudahkan melarikan diri melintasi perbatasan ke Sulawesi
Selatan, hutan sekitar Desa Pandajaya yang dihuni transmigran dari Pulau Lombok
(NTB), dekat Desa Pandayora, Kecamatan Pamona Selatan, juga merupakan tempat
latihan bagi kelompok-kelompok militan. Mereka ini berafiliasi dengan Lasykar
Jundullah di Sulawesi Selatan dan ke Ambo Dae, ex-anak buah Kahar Muzakkar yang
jadi raja ternak di Mori Atas. Serangan-serangan ke Pendolo, biasanya dilancarkan dari
situ (ICG 2002: 20; sumber-sumber lain).
Tanpa membongkar tempat-tempat latihan itu, dan tanpa membongkar jaringan
tidak resmi antara kelompok-kelompok paramiliter itu dengan berbagai kesatuan dan
oknum militer dan polisi, rakyat Poso dan Morowali akan tetap hidup dalam bayangbayang
ketakutan, karena sewaktu-waktu bom bisa meledak, pistol atau senapan
penembak misterius menyalak, dan gerombolan perusuh menyerang saat orang sedang
tidur lelap.
FIHAK-FIHAK YANG DIUNTUNGKAN DARI PELESTARIAN KONFLIK DI DAERAH
POSO DAN MOROWALI:
Suara Pembaruan17 Okt. 2003).Manado15 Okt. 2003).Suara Pembaruan, 21 Okt. 2003).

b.3.4. Kolusi aparat keamanan dengan kelompok-kelompok paramiliter setempat:

Juni 2003, satu kompi Brimob telah ditempatkan secara permanen di Poso. Markas
mereka yang baru telah dibangun di perbukitan di daerah Mo-engko, di pinggiran barat
kota Poso. Mengikuti pola penyebaran pasukan organik TNI/AD, markas-markas
kompi serupa akan didirikan pula di daerah Kolonedale dan Luwuk.
Dari situ dapat kita lihat, walaupun anggaran keamanan Kabupaten Poso dan
kabupaten-kabupaten tetangganya tidak meningkat, fihak militer dan polisi akan saling
bertarung memperebutkan porsi terbesar dari anggaran itu. Makanya dapat diduga
bahwa pelestarian konflik di daerah Poso dan Morowali juga mencerminkan persaingan
di antara satuan-satuan intelijen TNI dan Polri, untuk memperebutkan hegemoni
penjagaan keamanan di daerah yang kaya sumber daya alam itu. Hal itu juga
mencerminkan keengganan fihak militer untuk menyerahkan penjagaan keamanan
dalam negeri, khususnya di Poso, kepada aparat Polri.
Di fihak lain, Polri yang terlalu lama berada di bawah ketiak militer belum
terlatih mengatasi kerusuhan tanpa menembak mati sejumlah perusuh. Maklumlah,
satuan tempur Polri, yakni Brimob, terlalu terbiasa mengatasi kerusuhan dengan caracara
militer, berkat persenjataan dan teknik tempur mereka yang juga sangat
militeristik. Ini sudah terbukti tidak saja di Poso, tapi juga di daerah-daerah konflik
yang lain, seperti Papua Barat dan Aceh.
Selanjutnya, karena baik Angkatan Darat maupun Polri berkepentingan untuk
memperebutkan posisi hegemonis dalam penjagaan keamanan di daerah Poso dan
Morowali, kedua kekuatan bersenjata itu sama-sama berkepentingan untuk memelihara
keberadaan pasukan-pasukan paramiliter bersenjata di kedua daerah itu.

711/Raksatama di Palu yang menjaga keamanan di wilayah yang terentang dari
Kabupaten Buol dan Toli-Toli di Utara dan Yon 714/Sintuwu Maroso di Poso, yang
menjaga keamanan di daerah Sulawesi Timur. Kedua batalyon itu tetap berada di
bawah koordinasi Kodam VII/Wirabuana di Makassar (lihat Aditjondro 2004b).
Untuk mewujudkan kehadiran batalyon baru itu telah dipersiapkan tanah seluas
2,5 hektar di Kelurahan Ranonuncu di perbatasan selatan kota Poso. Di lokasi itu akan
berdiri markas batalyon lengkap dengan barak-barak yang akan ditempati 747 personil
Angkatan Darat, yang akan menjaga keamanan Poso secara permanen. Selain markas
batalyon baru, akan dibangun juga markas Kompi A di Luwuk (ibukota Kabupaten
Banggai), markas Kompi B di Kolonedale (ibukota Kabupaten Morowali) dan markas
Kompi C di Pendolo, ibukota Kecamatan Pamona Selatan (Kabupaten Poso).
Kedudukan Kompi C akan menggantikan Kompi B Batalyon 711/ Raksatama yang kini
berkedudukan di Kawua di pinggiran selatan kota Poso. Untuk lokasi Markas Kompi C
di Pendolo telah dibebaskan lahan seluas sembilan hektar yang tadinya milik 21 orang
warga Pendolo. Biaya ganti rugi sebesar Rp 206 juta disediakan oleh Pemerintah
Kabupaten Poso (lihat Aditjondro 2004b).
Sementara itu, yang sudah siap dibangun dan ditempati adalah markas Kompi B
di Desa Mahoni (Kecamatan Petasia), di perbatasan wilayah Mori dan Bungku.
Makanya, ketika menyerang Desa Beteleme di Kecamatan Lembo, Mori Bawah, perusuh
dapat bergerak dengan bebas karena para serdadu di daerah Morowali sedang
dikerahkan untuk penyelesaian pembangunan markas mereka yang baru di Mahoni.
Prioritas yang diberikan kepada pembangunan markas Kompi C di Morowali
dapat dianggap sebagai indicator pentingnya rencana investasi kelompok Artha Graha
di mata aparat keamanan. Maklumlah, konglomerat yang dipimpin taipan muda, Tomy
Winata (45 tahun), yang ikut memutar bisnis Yayasan Kartika Eka Paksi milik TNI/AD
berencana menanam AS$ tiga juta dalam usaha tambang marmer seluas 150 hektar di
Morowali. Selain tambang marmer, taipan yang sedang berperkara dengan majalah
Kompas, 17 Okt. 2003).

Kabupaten Poso. Kebijakan itu tidak melawan kehendak pemerintah Pusat, sebab trend
itu sudah dirintis oleh Soeharto sendiri dan dilanjutkan oleh penggantinya, B.J. Habibie.
Tapi dengan demikian, semakin sempurnalah marjinalisasi dan alienasi birokratbirokrat
yang beragama Kristen – dan secara etnis mewakili mayoritas penduduk asli
Kabupaten Poso – di luar daerah Tojo dan Bungku dalam tampuk pemerintahan
kabupaten itu.

Tato Masituju malah mencoba merangkul pemuka masyarakat Bugis itu dengan
memberinya kesempatan terlibat dalam proyek-proyek Kabupaten, dengan jaminan
tidak melakukan kerusuhan di Peleru. Berbekal proyek-proyek itu, Ambo Dae
kemudian menikahi seorang gadis Mori yang belum genap 20 tahun usianya, sebagai
isteri keempatnya. Sebelumnya ia sudah memiliki tiga orang isteri dari suku Bugis dan
Mori (sumber: Pode 2003).
Belum begitu jelas, apakah Ambo Dae atau anak buahnya ikut terlibat
menyiapkan atau membiayai serangan perusuh di Beteleme, 10 Oktober lalu. Yang jelas,
ia sekarang sudah masuk D.P.O. Polda Sulteng, mungkin karena sebagian perusuh itu
melarikan diri ke Korontou. Juga, ada informasi bahwa awal November lalu
segerombolan orang di bawah pimpinan Abidin masih bertahan dan sedang siap siaga
di Korontou.

Sekarang, ke mana larinya mantan Bupati Poso yang adik dan para kroninya
ikut mencetuskan kerusuhan Poso gelombang pertama dan kedua? Juga, berapa besar
dana publik – khususnya kekayaan rakyat Poso – yang telah dibawanya hijrah ke luar
Poso? Ternyata, selesai masa jabatannya, Arief Patanga membeli tanah di kompleks
Pepabri di daerah Gedong Kuning, Yogyakarta. Maklumlah, ia cukup mengenal Yogya
dari masa kuliahnya di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia di sana. Setelah
merubuhkan rumah tua di tanah itu, dibangunnya rumah baru senilai Rp 500 juta, dan
memboyong isteri dan empat dari lima orang anaknya ke sana. Selain membangun
rumah pondokan mahasiswa dengan 40 kamar di daerah Condong Catur senilai Rp 300
juta, masing-masing anak diberinya aset-aset untuk berbisnis.
Dewi, anak perempuannya yang tertua, dibelikannya butik pakaian Muslim di
Jalan Sultan Agung di daerah Pakualaman. Setelah menikah, dibelikannya Dewi rumah
di perumahan Green House. Total nilai butik dan rumah Dewi sekitar Rp 400 juta.
Taufik dan Hidayat, kedua anak kembar Patanga, juga dibelikannya aset berbisnis.
Taufik dibelikannya ruko di Jalan Taman Siswa, juga di daerah Pakualaman, di mana ia
membuka penyewaan player dan CD,
juta. Hidayat dibelikannya ruko di daerah Kali Mambu seharga Rp 150 juta. Gafur, anak
bungsu Patanga, punya rencana mendirikan
pendek untuk disiarkan di televisi.
Seluruh keluarga Patanga di Yogya dibelikannya empat buah mobil, yakni
sebuah mobil Toyota Starlet 1999 senilai Rp 120 juta, sebuah mobil Toyota Kijang 1998
senilai Rp 80 juta, sebuah Toyota Corolla 2000 senilai Rp 140 juta, dan sebuah Mazda
Van Trend 1996 senilai Rp 60 juta. Sebelumnya, Patanga sudah memperoleh hadiah
rumah kayu yang lumayan mewah di Jalan Yos Sudarso No. 16 senilai Rp 100 juta, di
kawasan Pantai Talise, Palu, dari seorang kontraktor di Poso. Rumah itu kini dihuni
oleh putra sulung Patanga, Fahmi, satu-satunya anaknya yang menjadi pegawai negeri
dan bekerja di kantor Gubernur Sulteng. Selain untuk kesejahteraan di dunia, Patanga
tidak lupa memikirkan kesejahteraan keluarga besarnya di akhirat. Antara tahun 1999-
2000, ia mensponsori sepuluh orang anggota marga isterinya (Malewa) dan 15 orang
anggota marganya sendiri (Patanga) untuk naik haji (Aditjondro 2004a).
Semua yang telah dibeberkan di atas adalah kekayaan keluarga besar Arief
Patanga yang tampak, yang nilainya mendekati Rp 2 milyar. Berapa lagi kekayaan Arief
Patanga yang tidak tampak, alias yang tersembunyi diam-diam di rekening-rekening
banknya? Sebab tidak mungkin seseorang membeli sekian banyak rumah dan mobil
mewah, kalau tidak ada dana yang minimal sama banyaknya di bank untuk biaya
pemeliharaan aset-aset yang tampak itu. Maka dari sini dapat disimpulkan bahwa Arief
Patanga telah meninggalkan Poso, tidak hanya dengan kerusuhan, tapi juga dengan
deposito beberapa milyar rupiah di bank.

Santoyu, bekas Ketua DPRD Kabupaten Poso di zaman Bupati Salata, yang lama
menjabat sebagai Kepala Dinas P&K di zaman Bupati Koeswandi. Atau J. Kogege, Ketua
Bappeda Kabupaten Poso di bawah tiga orang Bupati, yakni Koeswandi, Soegiyono, dan
Arief Patanga di masa jabatannya yang pertama (Aditjondro 2003: xxii-xxiii).
Di masa jabatan Koeswandi, hasil korupsi itu belum dipamerkan dalam bentuk
rumah-rumah megah dan mewah di Kelurahan Lombogia, sebab Koeswandi sendiri
dikenal sebagai bupati yang bersih. Tapi selesai masa jabatan Koeswandi, rumah-rumah
dan mobil-mobil mewah – tentu saja, untuk ukuran kota Poso – mulai bermunculan di
Lombogia, yang tentu saja menjadi duri pencocok mata penduduk Lawanga, kelurahan
miskin tetangganya. Sedangkan Kogege lebih lihai menginvestasikan kekayaan hasil
korupsinya dalam sebuah hotel, Alamanda, di jalan Pulau Bali di Kelurahan
Gebangrejo.

1984) dan Kol. Soegijono (1984-1988). Lebih-lebih di bawah Koeswandi, perwira
TNI/AD asal Madura, yang beragama Kristen Protestan, dan aktif berusaha
menumbuhkan semangat pluralisme di antara komunitas-komunitas agama di kota dan
kabupaten Poso. Hal ini tidak disukai oleh tokoh-tokoh Muslim yang ingin
memperjuangkan hegemoni politik Islam di kota dan kabupaten Poso.
Mereka baru mendapat angin di masa pemerintahan Bupati Arief Patanga, yang
juga mengawali konflik antar agama dan suku di Poso. Sebelum memangku jabatan
Bupati pun, Arief Patanga sudah terlibat dalam usaha mengadu domba kelompokkelompok
etnis di Kabupaten Poso lama. Tahun 1983, ia ikut mendukung sebuah surat
yang ditulis oleh seorang pejabat Kabupaten Poso, yang berisi analisis terhadap
beberapa suku di kabupaten itu, sehubungan dengan kemampuan mereka untuk
memangku jabatan bupati di kabupaten itu.
Dalam surat yang dimaksudkan sebagai masukan untuk Bupati Koeswandi
dalam rangka suksesi jabatannya, disebutkan bahwa hanya orang Tojo yang dapat
dipercayai memangku jabatan Bupati di Poso. Orang Pamona, menurut penulis surat itu
yang sudah meninggal dunia, hanya punya kepedulian utama untuk membangun
gereja, sedangkan orang Bungku terlalu malas. Kebetulan penulis surat itu juga berasal
dari Tojo, daerah asal Arief Patanga. Munculnya surat itu mendapat reaksi keras dari
masyarakat Kabupaten Poso, yang akhirnya diselesaikan secara adat walaupun tidak
sepenuhnya memenuhi kriteria adat (Tengko, t.t.; sumber-sumber lain).
Akibat munculnya surat itu, suksesi Bupati Poso pasca Koeswandi akhirnya
menampilkan seorang tentara lagi, yakni Kol. Soegijono (1984-1988), disusul oleh
seorang pejabat bupati asal Toraja, J.W. Sarapang (1988-1989), sebelum Arief Patanga
berhasil mengorbitkan diri menjadi Bupati, tahun 1990. Di saat itulah iklim politik
nasional selama sewindu terakhir kepresidenan Soeharto sudah menjadi semakin
sektarian, yang direspons dengan lihai oleh Patanga sebagai Ketua ICMI Kabupaten
Poso. Di bawah ketiak Patanga, kelompok Muslim yang menolak pendekatan kultural
yang lebih pluralis sangat mendapat angin. Secara finansial mereka mendapat
keuntungan dari proyek-proyek pembangunan di Kabupaten Poso yang dilimpahkan
kepada mereka sebagai kroni bisnis keluarga Patanga.
Menjelang gelombang pertama kerusuhan di Poso mereka mengorganisir diri
menjadi Forum Silaturahmi & Perjuangan Umat Islam (FSPUI) yang diketuai oleh
Adnan Arsal, seorang pegawai Departemen Agama Kabupaten Poso, dengan Sekretaris,
Hasan Lasiata. Cikal bakal organisasi itu adalah pertemuan rutin yang sering diadakan
oleh Agfar Patanga, adik sang bupati, di rumah dinas bupati, bersama delapan orang
tokoh Muslim garis keras di Poso. Karena jumlahnya sembilan, kelompok ini dikenal
dengan sebutan “Wali Songo” (sembilan wali).
Nduwa Talasa ), penguasa adat terakhir kota Poso. Kata

berjabat salam antara orang-orang yang berbeda jenis kelamin dan bukan suami isteri;
larangan bagi orang Islam untuk mengucapkan selamat Natal kepada kerabat dan
kenalan mereka yang beragama Kristen; dan larangan menyelenggarakan acara-acara
Natalan bersama di kantor-kantor pemerintah.
Faktor-faktor lain adalah semakin dominannya peranan ICMI dalam rekrutmen
dan promosi pegawai negeri, dominasi Muhammadiyah sebagai ormas Islam yang
puritan dan kurang simpatik terhadap budaya-budaya setempat; serta dominasi para
pendatang dari Sulawesi Selatan sampai ke tingkat imam mesjid dan melalui para

warga mereka, Hamid alias Ami, oleh satuan Brimob yang datang menangkap orangorang
yang dicurigai terlibat dalam penyerangan di Poso Pesisir tanggal 12 Oktober
2003 (
sumber-sumber lain).
Dugaan itu masuk akal, lantaran semangat baku balas dendam sedang
menggelora kembali. Ribuan warga Muslim yang berdemonstrasi di depan Markas
Polres Poso pada hari Minggu, 16 November, memprotes penembakan Hamid dan
menuntut pembebasan dua orang kawannya, Irwan bin Rais dan Sukri. Mereka
melampiaskan kemarahan mereka kepada Deny Lingkuwa (22), seorang warga Desa
Wawopada, Kabupaten Morowali yang baru saja lulus dari testing calon pegawai negeri
sipil di Departemen Agama Poso. Pemuda malang berambut cepak itu tewas dianiaya
massa yang keliru menyangka dia intel polisi. Motor Yamaha Shogun yang korban
kendarai hangus dibakar massa. Begitu pula sebuah motor sumbangan Menko Kesra
Jusuf Kalla yang diparkir di depan Markas Kompi IV Pelopor Brimob Polda Sulteng di
Kelurahan Mo-engko di pinggiran barat kota Poso (
Sulteng,
Nov. 2003; sumber-sumber lain).
Sementara itu, dua bentuk teror, yakni bom dan penembakan misterius, terus
terjadi. Sebuah bom juga meletus di daerah Lembomawo ketika umat Kristen di sana
sedang menyiapkan diri untuk merayakan Natal, 25 Desember lalu. Untunglah tidak
sampai ada korban. Tapi yang lebih menguntungkan lagi adalah bahwa gangguangangguan
keamanan itu tidak sampai membakar kembali semangat baku serang di
antara kedua komunitas agama, yang sesungguhnya mewakili masyarakat asli dan
masyarakat pendatang, atau mewakili yang tersisih dan yang menjadi kelompok
dominan di bidang politik, ekonomi dan budaya.
AKAR PERMASALAHAN:
intifada di Palestina, penguburan aktivisaktivisKedaulatan Rakyat, 17 Nov.Manado Post, 17 Nov. 2003; Komentar, 17 & 22 Nov. 2003).

memprovokasi konflik antar komunitas kembali. Namun kenyataannya, kedua
komunitas tidak terprovokasi.
Ada tiga bentuk teror yang dialami penduduk di kedua kabupaten itu. Bentuk
teror pertama yang paling sering terjadi adalah ancaman dan ledakan bom. Bentuk teror
yang kedua yang sedikit lebih rendah frekuensinya adalah penembakan oleh penembak
profesional yang tidak teridentifikasi jati dirinya (‘penembak misterius’). Sedangkan
bentuk teror yang ketiga, yang lebih jarang terjadi adalah serangan kilat oleh perusuh
terlatih bersenjata otomatis di saat fajar atau tengah malam, pada saat penduduk sedang
terlelap.

ditekankan dalam pertemuan itu, serta berbagai pertemuan pendahuluannya yang juga
dimediasi oleh Jusuf Kalla dan pejabat-pejabat lainnya, hanyalah agama dari para aktor.
Bukan faktor-faktor lain, seperti etnisitas dan kelas.
Padahal, akar konflik itu, seperti yang akan saya uraikan di bagian-bagian
berikut, adalah upaya komunitas-komunitas pribumi Poso – khususnya suku-suku Lore,
Pamona, dan Mori – untuk memperjuangkan kedaulatan mereka di kampung halaman
mereka sendiri. Kedaulatan yang mereka rasa sudah terancam oleh dominasi para
migran dari Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan di bidang ekonomi, politik, dan
budaya. Terutama setelah pembangunan jalan raya Trans-Sulawesi mempermudah arus
migrasi dari Selatan ke Kabupaten Poso yang kaya dengan berbagai sumber daya alam.
Perlawanan komunitas-komunitas pribumi Poso sejak kerusuhan gelombang
ketiga, juga lebih bercorak etnis ketimbang Kristen. Baik ritus-ritus yang dijalankan
untuk menyiapkan penyerangan – seperti ritus dimandikan oleh orang-orang tua yang
dipandang punya kekuatan magis, untuk mendapatkan kekebalan -- sampai dengan
pantangan menyembelih hewan piaraan di kampung, selama milisi pergi menyerang,
bukan digali dari tradisi Kristen, tapi lebih banyak dari tradisi-tradisi Pamona pra-
Kristen. Memang, ada kepercayaan yang dipegang teguh oleh milisi-milisi penduduk
asli yang sejalan dengan ajaran Kristen, misalnya larangan memaki, mencuri, serta
memperkosa perempuan komunitas lawan yang diserang.
Tapi jangan keliru, larangan-larangan itu dipegang teguh bukan untuk
memperoleh keselamatan di sorga, melainkan untuk memperoleh kemenangan dalam
perang. Makanya, Wens Tinagari, satu-satunya anggota milisi yang diketahui
melakukan pemerkosaan dalam penyerangan ke kompleks pesantren Walisongo,
dieksekusi oleh kawan-kawannya sendiri. Hukuman, yang tentu saja bertentangan
dengan ajaran Kristen. Sementara semboyan yang ditanamkan di antara para anggota
milisi adalah bahwa mereka berperang untuk merebut kembali tanah adat mereka dari
para pendatang yang telah mencemarkan tanah adat mereka. Kelakuan para pendatang
dianggap mengingkari Maklumat Raja Talasa Tua, raja Poso yang terakhir, ketika
membagi-bagi Poso kepada para pendatang dari luar pada hari Selasa, tanggal 11 Mei
1947.
Makanya, paradigma ‘konflik agama’ sudah harus diganti dengan paradigma
ketergusuran komunitas-komunitas pribumi Kabupaten Poso. Makalah ini lebih
menyoroti komunitas-komunitas pribumi yang beragama Kristen, sebab merekalah
yang kini paling tergusur dari pusat-pusat kekuasaan politik, ekonomi, dan budaya.
lokal pimpinan Ustadz Adnan Arsal, seorang pegawai Departemen Agamamujahidin dari luar – termasuk yang

kekuasaan orang Napu di Poso Pesisir ketika membantu serangan komunitas Muslim di
kota Poso. Selain itu, ada juga dukun-dukun dari suku Da’a (Kabupaten Donggala,
Sulteng) dan Toraja (Sulsel) yang ikut membantu milisi Ondae dan Napu, termotivasi
oleh semangat ‘membantu saudara seiman’, sama seperti motivasi orang Tojo dan Parigi
membantu komunitas Muslim di kota Poso.
Ternyata, serangan balasan milisi-milisi suku-suku asli yang dominan Kristen ke
kota Poso, kecamatan Lage dan kecamatan Poso Pesisir, yang semula dimaksudkan
hanya untuk menangkap para provokator kerusuhan Poso gelombang I dan II,
berkembang menjadi penghancuran kampung-kampung yang mayoritas berpenduduk
Muslim di Kecamatan Lage dan Poso Pesisir. Ini terjadi setelah gugurnya Ir. Adven
Lateka, pejabat asal Ondae yang memimpin serangan pertama yang gagal menangkap
dan menculik para provokator, dan setelah kelompok-kelompok milisi penduduk asli
yang mulai bermunculan secara spontan mendapat pengarahan dari seorang pensiunan
militer asal Toraja, Tungkanan.
Dampak serangan balasan yang paling sering disorot adalah hancurnya
kompleks pesantren di Km 9, selatan kota Poso, yang terkenal dengan sebutan
Pesantren Walisongo. Peristiwa inilah kemudian di-
bergaris keras untuk menjustifikasi
Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, bahkan Sumatera Utara, membantu lasykar
Radar Sulteng, 29 Desember 2003).

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar

Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.

Loading...
Loading...